Monday, October 19, 2009
Tolak Kriminalisasi Aktivis HAM dan Anti Korupsi
Rabu, 14 Oktober 2009 Seperti diketahui dua anggota badan pekerja ICW dijadikan tersangka dugaan kasus pencemaran nama baik terhadap institusi kejaksaan agung oleh kepolisian. Penetapan tersangka tersebut terjadi saat ICW melakukan advokasi terhadap kriminalisasi pimpinan KPK oleh petinggi kepolisian. Mereka dipanggil melalui surat panggilan pemeriksaan nomor 1120/X/2009-I dan 1121/X/2009-I sebagai tersangka pada 15 Oktober 2009. Surat tertanggal 9 Oktober 2009 itu mencantumkan pasal yang disangkakan, yakni Pasal 311 dan 316 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
SERUAN MENDESAK
(URGENT ACTION)
Jakarta, 13 Oktober 2009
No : /SK/BP/ICW/X/2009
PERIHAL: TOLAK KRIMINALISASI AKTIVIS ANTIKORUPSI DAN HAM
Pemberantasan korupsi di Indonesia sedang terancam. Setelah KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dilemahkan, diserang dan dilumpuhkan oleh berbagai kepentingan, sekarang giliran masyarakat yang bergerak di advokasi antikorupsi.
Saat ini, dua aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES Polri). Masing-masing bernama: Emerson Yuntho, Wakil Koordinator ICW, dan Illian Deta Arta Sari, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW. Mereka ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana Pencemaran Nama Baik terhadap Pejabat Negara, yang dijerat dengan Pasal 311 dan 316 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). (Surat No.Pol.: S.Pgl/1120/X/2009/Dit-I dan S.Pgl/1121/X/2009/Dit-I).
Terlalu banyak kejanggalan dalam penetapan tersangka ini, diantaranya:
1. Penetapan tersangka dilakukan saat ICW bersama elemen masyarakat sipil lainnya di seluruh Indonesia sedang mengadvokasi Kriminalisasi yang dilakukan terhadap dua pimpinan KPK, dan permintaan agar Kepala Bareskrim Mabes Polri dinon-aktifkan;
2. Laporan dilakukan oleh salah seorang Jaksa di Kejaksaan Agung bernama: Widoyoko, SH yang sama sekali tidak dikenal oleh kedua tersangka. Bagaimana mungkin menghina orang yang tidak dikenal?
3. Ini kasus lama. Pelaporan dilakukan sejak 7 Januari 2009. Tanpa pernah diperiksa sebelumnya sebagai terlapor ataupun saksi, tiba-tiba dua aktivis ICW ditetapkan sebagai tersangka;
4. Dasar pelaporan adalah sebuah berita di Surat Kabar Rakyat Merdeka, tanggal
5 Januari 2009. Tentu tidak mungkin menjerat narasumber dengan pasal pencemaran tertulis karena dua orang ini sama sekali tidak pernah menulis kata yang dianggap mencemarkan nama baik seseorang;
5. Penjelasan lisan yang diberikan oleh dua aktivis ICW adalah upaya untuk mengawasi dan membenahi pengelolaan keuangan, khususnya pengembalian Kerugian Negara dari kasus korupsi di Kejaksaan. Tentu tidak mungkin disebut sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik.
6. Penjelasan ICW yang dinilai menghina Kejaksaan didasarkan pada: dokumen resmi Hasil Pemeriksaan Audit BPK No. 26A/LHP/XV/05/2008 Hal. 107:
“Uang pengganti kerugian negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 belum diselesaikan di Kejaksaan Agung sebesar Rp. 5.641.859.689.688 dan USD 207,604,820.24”
Berdasarkan sejumlah kejanggalan tersebut, tentu penetapan tersangka oleh Mabes Kepolisian patut dipertanyakan. Bahkan, dalam konteks advokasi pemberantasan korupsi, preseden ini tidak berlebihan dinilai sebagai “kriminalisasi terhadap aktivis pemberantasan korupsi”. Padahal, sebagai salah satu mandat reformasi, korupsi harus diberantas tanpa pandang bulu. ICW dan semua elemen antikorupsi di Indonesia adalah bagian dari kekuatan mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi tersebut.
Selain aktivis antikorupsi, tindakan kriminalisasi juga terjadi terhadap aktivis Hak Asasi Manusia (HAM). Kasus terbaru menimpa Usman Hamid, Koordinator KONTRAS dan Tommy Albert Tobing, Pengacara Publik LBH Jakarta dan Muhammad Haris, Asisten Pengacara Publik LBH Jakarta. Mereka dikriminalkan saat melakukan aktivitasnya dalam hal pembelaan dan penegakan HAM. Dalam catatan LBH Jakarta, tercatat 21 aktivis yang mengalami kriminalisasi sebagi bentuk pembungkaman terhadap upaya penegakan HAM dan demokrasi.
Untuk menyikapi situasi yang kian memburuk dan berakibat fatal terhadap keberadaan pemberantasan korupsi dan upaya penegakan HAM di Indonesia, kami menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan nyata yang dapat dilakukan dalam bentuk, diantaranya:
1. Aksi simpatik/kampanye atau pernyataan sikap untuk menolak kriminalisasi terhadap aktivis antikorupsi dan HAM;
2. Mengirim surat pernyataan ke:
a. Presiden Republik Indonesia
Untuk melindungi hak dan kewajiban warga negaranya untuk berperan serta dalam upaya pemberantasan korupsi dan penegakan HAM.
b. Kepala POLRI
Untuk menghentikan tindakan kriminalisasi terhadap aktivis antikorupsi dan HAM serta memberikan jaminan kemananan dan perlindungan hukum atas aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam upaya penegakan HAM dan pemberantasan korupsi.
c. Media Massa di Indonesia
Surat harap ditujukan pada:
Soesilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia
Istana Merdeka, Jakarta 10110 Indonesia
Email : presiden@ri.go.id Fax: +62-21 345-2685 atau 380-5511 atau 5268726 or Fax Sekretariat Presiden 344-2223 Telex: 44283 BIGRA IA or 44469 DEPLU IA
Bambang Hendarso Danuri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Jl. Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan, INDONESIA
Tel: +62 21 721 8012 Fax: +62 21 720 7277 Email: polri@polri.go.id
Sekretariat Komisi III bidang Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)
Fax. (+6221) 5715566, email: set_komisi3@dpr.go.id
Demikian surat himbauan ini kami sampaikan. Atas dukungannya, kami ucapkan banyak terima kasih.
Hormat Kami
Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW)
Danang Widoyoko
Koordinator
----------------------
Kejaksaan Tidak Cabut Laporan
Kamis, 15 Oktober 2009
Koalisi Sipil Tolak Kriminalisasi Aktivis Antikorupsi
Kejaksaan Agung tidak berniat mencabut laporannya ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap dua aktivis Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho dan Illian Deta Arta Sari. Bahkan, Kejaksaan siap untuk membuktikan kebenaran laporannya itu.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Didiek Darmanto mengatakan, kejaksaan melaporkan perbuatan Emerson dan Illian yang dinilai sebagai tindak pidana. ”Kami menilai itu fitnah dan pencemaran nama baik. Yang dilaporkan sampai saat ini tidak ada komunikasi dengan kami,” katanya, Rabu (14/10) di Jakarta.
Apakah kejaksaan ingin perkara ini terus dilanjutkan hingga ke pengadilan? ”Kalau kejaksaan, ya. Ingat, bukan hanya masyarakat, Kejaksaan juga pencari keadilan. Sebagai penuntut umum pun juga mencari keadilan,” ujar Didiek lagi.
Pada 7 Januari, Kejagung melaporkan Emerson dan Illian ke Mabes Polri terkait dengan pernyataan mereka dalam berita berjudul ” Uang Perkara Korupsi Kok Malah Dikorupsi: Kenapa Duit 7 Triliun Belum Masuk Negara” di harian Rakyat Merdeka edisi 5 Januari 2009. Siaran pers tanggal 6 Januari 2009 yang ditandatangani Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung M Jasman menyebutkan, pernyataan Emerson dan Deta itu merupakan fitnah dan penghinaan terhadap institusi kejaksaan.
Illian dan Emerson dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka pada Kamis ini. Mereka dikenai sangkaan melanggar Pasal 311 dan 316 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Soal rencana pemeriksaan itu, Didiek menolak berkomentar sebab penanganan perkara itu ada di tangan polisi. ”Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan saja belum ada, kok, dari polisi kepada jaksa,” kata Didiek.
Terkait pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya, Didiek mengakui, Kejagung sebagai institusi. Namun, laporan pada Mabes Polri dilakukan jaksa Widoyoko yang memperoleh surat perintah dari Kepala Puspenkum Kejagung, yang memperoleh delegasi dari Jaksa Agung Hendarman Supandji.
Mengenai dapat tidaknya institusi sebagai pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya, Didiek menegaskan, ”Yang menilai pengadilan.”
Tolak kriminalisasi
Di Jakarta, Koalisi Sipil membuat pernyataan bersama menolak kriminalisasi terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM) dan antikorupsi seperti yang menimpa aktivis ICW. Kriminalisasi itu menunjukkan bahwa pemerintah saat ini meniru pola represif, antikritik, dan otoriter sebagaimana Orde Baru.
Pernyataan itu disepakati perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), dan Imparsial, Rabu.
”Penetapan Emerson dan Illian Deta sebagai tersangka dilakukan ketika lembaga mereka sangat intens mengadvokasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kriminalisasi yang dilakukan terhadap dua pimpinan KPK,” kata Direktur Manajerial Imparsial Rusdi Marpaung, yang membacakan pernyataan bersama itu.
Koordinator Kontras Usman Hamid dan dua pengacara LBH Jakarta sebelumnya juga ditetapkan sebagai tersangka ketika mengadvokasi masyarakat. ”Kriminalisasi dan penggunaan kekuatan negara untuk membungkam kerja masyarakat menggunakan pasal pencemaran nama baik adalah ancaman terhadap demokrasi,” kata Rusdi.
Jika aktivis antikorupsi dan pembela HAM mudah dijadikan tersangka, hal yang sama juga dialami masyarakat. ”Kasus Prita Mulyasari adalah contoh konkret kriminalisasi warga negara hanya karena menyampaikan keluh kesah tentang pelayanan publik,” papar Rusdi.
Direktur LBH Jakarta Nurkholis Hidayat menambahkan, kriminalisasi pembela HAM di Indonesia meningkat drastis sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa. Sampai kini sudah 21 aktivis dijadikan tersangka oleh Polri. (idr/aik)
Sumber: Kompas, 15 Oktober 2009
Sumber http://antikorupsi.org/
Saturday, October 3, 2009
Skandal Bank Century
Secara mengejutkan terungkap bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menambah modal Bank Century hingga Rp. 6,76 triliun. Penambahan modal ini merupakan konsekuensi dari pengambilalihan Bank Century oleh LPS menyusul kolapsnya bank ini. Kebijakan ini sebetulnya bukan hanya mengambilalih bank, akan tetapi juga menjamin seluruh simpanan nasabah. Termasuk simpanan yang besarnya lebih dari Rp. 2 miliar. Kebijakan ini ditengarai kental dengan dugaan persekongkolan dengan pengambil kebijakan ataupun penegak hukum. Kasus ini patut dibongkar. Penanganan dugaan korupsi oleh KPK dinilai paling tepat. Hal ini, dilatarbelakangi kegagalan proses hukum mega skandal BLBI oleh Kepolisian dan Kejaksaan.
Berikut release ICW.
Press Release ICW
No: /PR/ICW/VIII/2009
KPK dan BPK Perlu Ungkap Skandal Bank Century
Secara mengejutkan terungkap bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menambah modal Bank Century hingga Rp. 6,76 triliun. Penambahan modal ini merupakan konsekuensi dari pengambilalihan Bank Century oleh LPS menyusul kolapsnya bank ini. Kebijakan ini sebetulnya bukan hanya mengambilalih bank, akan tetapi juga menjamin seluruh simpanan nasabah. Termasuk simpanan yang besarnya lebih dari Rp. 2 miliar.
Kebijakan pengambilalihan ini dipertanyakan karena Pertama, tidak ada situasi yang membenarkan penyelamatan ini merupakan bagian dari kebijakan sistemik Bank Indonesia menghadapi krisis finansial global. Tidak ada ancaman rush atau penarikan dana secara tiba-tiba di perbankan Indonesia. Bank Century juga bukan bank retail yang memiliki banyak nasabah dan kantor cabang.
Kedua, dana yang dihimpun oleh Bank Century ternyata sebagian diinvestasikan ke surat-surat berharga yang tidak ada nilainya alias asetnya bodong. Dengan demikian, sejak awal bisa diperkirakan bahwa LPS pasti akan merugi karena suntikan dana untuk penyehatan perbankan tidak akan sebanding dengan aset yang diambil laih.
Kebijakan penyelamatan Bank Century lagi-lagi negara menjadi pemadam kebakaran yang ditimbulkan dari beragam bentuk dugaan penyelewenangan dan fraud di perbankan. Tanpa pengawasan, dana APBN yang dikumpulkan dari para pembayar pajak akan dipergunakan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh praktek korupsi.
Kasus ini bukan yang pertama karena sudah ada preseden kasus skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Hingga sekarang utang BLBI harus dibayar oleh negara melalui uang pembayar pajak. Bukan tidak mungkin, Skandal Bank Century bisa menjadi BLBI Jilid II bila kemudian LPS meminta dana dari negara karena hutang pemilik bank kepada nasabah ditanggung oleh negara.
Persolan lainnya, proses penyehatan Bank Century dilakukan secara tertutup. Belum ada informasi daftar nasabah yang dijamin menggunakan dana dari LPS. Ketertutupan ini akhirnya dapat memicu praktek korupsi dalam pencairan dana nasabah. Salah satu kasus yang sempat mengemuka di publik terkait dengan salah seorang petinggi Mabes POLRI, yakni dalam pencaiaran dana PT. LSB. Hal itu menunjukkan bagaimana korupsi rawan terjadi dalam kasus ini.
Laporan keuangan Bank Century yang berada di bawah pengawasan LPS menunjukkan selama 6 bulan di tahun 2009 terjadi penurunan kewajiban terhadap nasabah dalam bentuk giro dan deposito, dari Rp. 10,8 triliun pada Desember 2008 menjadi Rp. 5,1 triliun pada Juni 2009. Diduga selama 6 bulan tersebut terjadi penarikan dana nasabah dalam jumlah besar. Tidak ada informasi kepada publik padahal penarikan dana dalam jumlah besar ini berpotensi merugikan negara.
Segala persoalan Bank Century, tentu sangat mungkin mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar. Domain LPS dan kebijakan Pemerintah untuk penyelamatan Bank Century tentu perlu diungkap lebih dalam. Sesuai dengan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, Institusi yang kapabel untuk melakukan pemeriksaan tentu saja adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Harapannya, akan dapat diketahui dengan lebih jernih, dimana saja Fraud terjadi, dan aturan apa saja yang dilanggar.
Jika terdapat indikasi korupsi, kami berpandangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang paling dapat dipercaya menangani kasus ini. Apalagi, nilai strategis kebijakan keuangan dan dugaan persekongkolan dengan pengambil kebijakan ataupun penegak hukum merupakan akar masalah yang patut dibongkar. Penanganan dugaan korupsi oleh KPK dinilai paling tepat. Hal ini, dilatarbelakangi kegagalan proses hukum mega skandal BLBI oleh Kepolisian dan Kejaksaan.
Oleh karena itu, ICW menyatakan sikap
1. Mendukung langkah audit yang dilakukan oleh BPK, terutama untuk menilai secara objektif kebijakan pemerintah dalam penyelamatan perbankan;
2. Mendorong transparansi kebijakan pemerintah karena dalam kasus ini pemerintah akan mengeluarkan dana dari APBN (dana pembayar pajak). Ini sudah memasuki wilayah publik sehingga pemerintah harus transparan, siapa sebenarnya pemilik simpanan di Bank Century. Transparansi tentang informasi nasabah juga sangat penting karena praktek korupsi diduga telah terjadi dalam kasus pencairan dana nasabah. Beberapa waktu lalu, seorang petinggi Mabes Polri diduga terlibat kasus korupsi. Oleh karena itu;
3. Mendorong penegakan hukum oleh KPK bila ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi, termasuk korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum.
Jakarta, 1 September 2009
Indonesia Corruption Watch
Sumber
Berikut release ICW.
Press Release ICW
No: /PR/ICW/VIII/2009
KPK dan BPK Perlu Ungkap Skandal Bank Century
Secara mengejutkan terungkap bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menambah modal Bank Century hingga Rp. 6,76 triliun. Penambahan modal ini merupakan konsekuensi dari pengambilalihan Bank Century oleh LPS menyusul kolapsnya bank ini. Kebijakan ini sebetulnya bukan hanya mengambilalih bank, akan tetapi juga menjamin seluruh simpanan nasabah. Termasuk simpanan yang besarnya lebih dari Rp. 2 miliar.
Kebijakan pengambilalihan ini dipertanyakan karena Pertama, tidak ada situasi yang membenarkan penyelamatan ini merupakan bagian dari kebijakan sistemik Bank Indonesia menghadapi krisis finansial global. Tidak ada ancaman rush atau penarikan dana secara tiba-tiba di perbankan Indonesia. Bank Century juga bukan bank retail yang memiliki banyak nasabah dan kantor cabang.
Kedua, dana yang dihimpun oleh Bank Century ternyata sebagian diinvestasikan ke surat-surat berharga yang tidak ada nilainya alias asetnya bodong. Dengan demikian, sejak awal bisa diperkirakan bahwa LPS pasti akan merugi karena suntikan dana untuk penyehatan perbankan tidak akan sebanding dengan aset yang diambil laih.
Kebijakan penyelamatan Bank Century lagi-lagi negara menjadi pemadam kebakaran yang ditimbulkan dari beragam bentuk dugaan penyelewenangan dan fraud di perbankan. Tanpa pengawasan, dana APBN yang dikumpulkan dari para pembayar pajak akan dipergunakan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh praktek korupsi.
Kasus ini bukan yang pertama karena sudah ada preseden kasus skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Hingga sekarang utang BLBI harus dibayar oleh negara melalui uang pembayar pajak. Bukan tidak mungkin, Skandal Bank Century bisa menjadi BLBI Jilid II bila kemudian LPS meminta dana dari negara karena hutang pemilik bank kepada nasabah ditanggung oleh negara.
Persolan lainnya, proses penyehatan Bank Century dilakukan secara tertutup. Belum ada informasi daftar nasabah yang dijamin menggunakan dana dari LPS. Ketertutupan ini akhirnya dapat memicu praktek korupsi dalam pencairan dana nasabah. Salah satu kasus yang sempat mengemuka di publik terkait dengan salah seorang petinggi Mabes POLRI, yakni dalam pencaiaran dana PT. LSB. Hal itu menunjukkan bagaimana korupsi rawan terjadi dalam kasus ini.
Laporan keuangan Bank Century yang berada di bawah pengawasan LPS menunjukkan selama 6 bulan di tahun 2009 terjadi penurunan kewajiban terhadap nasabah dalam bentuk giro dan deposito, dari Rp. 10,8 triliun pada Desember 2008 menjadi Rp. 5,1 triliun pada Juni 2009. Diduga selama 6 bulan tersebut terjadi penarikan dana nasabah dalam jumlah besar. Tidak ada informasi kepada publik padahal penarikan dana dalam jumlah besar ini berpotensi merugikan negara.
Segala persoalan Bank Century, tentu sangat mungkin mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar. Domain LPS dan kebijakan Pemerintah untuk penyelamatan Bank Century tentu perlu diungkap lebih dalam. Sesuai dengan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, Institusi yang kapabel untuk melakukan pemeriksaan tentu saja adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Harapannya, akan dapat diketahui dengan lebih jernih, dimana saja Fraud terjadi, dan aturan apa saja yang dilanggar.
Jika terdapat indikasi korupsi, kami berpandangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang paling dapat dipercaya menangani kasus ini. Apalagi, nilai strategis kebijakan keuangan dan dugaan persekongkolan dengan pengambil kebijakan ataupun penegak hukum merupakan akar masalah yang patut dibongkar. Penanganan dugaan korupsi oleh KPK dinilai paling tepat. Hal ini, dilatarbelakangi kegagalan proses hukum mega skandal BLBI oleh Kepolisian dan Kejaksaan.
Oleh karena itu, ICW menyatakan sikap
1. Mendukung langkah audit yang dilakukan oleh BPK, terutama untuk menilai secara objektif kebijakan pemerintah dalam penyelamatan perbankan;
2. Mendorong transparansi kebijakan pemerintah karena dalam kasus ini pemerintah akan mengeluarkan dana dari APBN (dana pembayar pajak). Ini sudah memasuki wilayah publik sehingga pemerintah harus transparan, siapa sebenarnya pemilik simpanan di Bank Century. Transparansi tentang informasi nasabah juga sangat penting karena praktek korupsi diduga telah terjadi dalam kasus pencairan dana nasabah. Beberapa waktu lalu, seorang petinggi Mabes Polri diduga terlibat kasus korupsi. Oleh karena itu;
3. Mendorong penegakan hukum oleh KPK bila ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi, termasuk korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum.
Jakarta, 1 September 2009
Indonesia Corruption Watch
Sumber
Thursday, August 27, 2009
Empat Tersangka Pembunuh Nasrudin Dilimpahkan
Empat Tersangka Pembunuh Nasrudin Dilimpahkan
Radar Banten Selasa, 25-Agustus-2009,
SERANG – Menyusul lima eksekutor yang sudah terlebih dahulu disidang, empat tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen akan dilimpahkan ke Kejaksan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (25/8) hari ini.
Keempat tersangka itu adalah Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar, Sigid Haryo Wibisono, Williardi Wizard, dan Jeri Hermawan Lou.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kasi Pra Penuntutan Pidana Umum (Pidum) Kejati Banten Rahardjo Budi K yang juga menjadi salah satu jaksa dalam perkara tersebut pada Senin (24/8).
“Besok (hari ini-red), direncanakan para tersangka dalam kasus pembunuhan Nasrudin yaitu AA, SHW, WW, dan JHL (Antasari Azhar, Sigid Haryo Wibisono, Williardi Wizard, dan Jeri Hermawan Lou –red) akan dilimpahkan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya ke Kejari Jakarta Selatan,” katanya.
Kelima eksekutor, Daniel Daen Sabon, Hendrikus Kia Walen, Heri Santosa, Fransiskus Tadon Kerans, dan Eduardus “Noe” Ndopo Mbete diinformasikan akan kembali disidang pada Rabu (26/8). (dew)
Radar Banten Selasa, 25-Agustus-2009,
SERANG – Menyusul lima eksekutor yang sudah terlebih dahulu disidang, empat tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen akan dilimpahkan ke Kejaksan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (25/8) hari ini.
Keempat tersangka itu adalah Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar, Sigid Haryo Wibisono, Williardi Wizard, dan Jeri Hermawan Lou.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kasi Pra Penuntutan Pidana Umum (Pidum) Kejati Banten Rahardjo Budi K yang juga menjadi salah satu jaksa dalam perkara tersebut pada Senin (24/8).
“Besok (hari ini-red), direncanakan para tersangka dalam kasus pembunuhan Nasrudin yaitu AA, SHW, WW, dan JHL (Antasari Azhar, Sigid Haryo Wibisono, Williardi Wizard, dan Jeri Hermawan Lou –red) akan dilimpahkan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya ke Kejari Jakarta Selatan,” katanya.
Kelima eksekutor, Daniel Daen Sabon, Hendrikus Kia Walen, Heri Santosa, Fransiskus Tadon Kerans, dan Eduardus “Noe” Ndopo Mbete diinformasikan akan kembali disidang pada Rabu (26/8). (dew)
Kejari Rangkas Panggil PPDT, Terkait Dugaan Mark-Up Di KPU
Kejari Rangkas Panggil PPDT, Terkait Dugaan Mark-Up Di KPU
Koran Banten 13 Agustus 2009
Koran Banten LEBAK, Setelah pekan kemarin sempat mangkir, Petugas Pemutakhiran Data Tetap (PPDT) di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Rangkasbitung, Cibadak dan Cimarga, Kamis (13/8) akhirnya memenuhi panggilan tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Rangkasbitung. Mereka dimintai keterangan terkait kasus dugaan mark-up dana operasional bagi KPPS dan PPK di KPU Lebak sebesar Rp 8 miliar pada pemilu legislatif 2009 lalu.
“Kamis siang, tidak lebih empat orang PPDT di tiga Kecamatan memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan mark-up di KPU,” terang Kejari Rangkasbitung, Rodiansyah, didampinggi Kasi Intel, E Sopyan, Kamis (13/8).
Dalam pembahasannya. Kajari, pada pemeriksaan ini, baik itu pihak KPPS, PPS, PPK mapun PPDT, tidak diperiksa secara keseluruhan atau hanya sebagian saja di beberapa Kecamatan. Alasanya, selain memakan waktu banyak pemeriksan ini juga hanya dijadikan sample.
“Saksi-saksi yang kami mintai keterangan hanya sebagian saja. Namun, apabila kami masih membutuhkan keterangan lebih lanjut, maka tidak menutup kemungkinan KPPS, PPS PPK, mapun PPDT di 28 Kecamatan lain juga akan kami panggil untuk dimintai keterangan,” imbuhnya
Dalam penjelasannya. Kajari mengatakan, sejauh ini pemeriksaan terhadap KPPS, PPS, PPK dan PPDT sudah diangap cukup untuk mencocokkan perbandingan yang ada, sehingga pihaknya pun akan mengembangkan penyelidikan ini dengan segera memeriksa pihak-pihak lain (KPU – Redd).
“Bahkan lebih lanjut, kami akan segera memeriksa anggota KPU Kabupaten Lebak. Bahkan, secara kontinyu kami pun sudah memintai keterangan pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di KPU,” katanya seraya mengatakan pihaknya sedang menyiapkan surat pemanggilan terhadap para anggota KPU tersebut.
Sementara menurut informasi, yang dihimpun Koranbanten.Com, sepanjang kamis ini pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan di KPU. Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memeriksa kelengkapan logistik yang ada di Kabupaten Lebak.
(Yan Dahlan)
Koran Banten 13 Agustus 2009
Koran Banten LEBAK, Setelah pekan kemarin sempat mangkir, Petugas Pemutakhiran Data Tetap (PPDT) di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Rangkasbitung, Cibadak dan Cimarga, Kamis (13/8) akhirnya memenuhi panggilan tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Rangkasbitung. Mereka dimintai keterangan terkait kasus dugaan mark-up dana operasional bagi KPPS dan PPK di KPU Lebak sebesar Rp 8 miliar pada pemilu legislatif 2009 lalu.
“Kamis siang, tidak lebih empat orang PPDT di tiga Kecamatan memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan mark-up di KPU,” terang Kejari Rangkasbitung, Rodiansyah, didampinggi Kasi Intel, E Sopyan, Kamis (13/8).
Dalam pembahasannya. Kajari, pada pemeriksaan ini, baik itu pihak KPPS, PPS, PPK mapun PPDT, tidak diperiksa secara keseluruhan atau hanya sebagian saja di beberapa Kecamatan. Alasanya, selain memakan waktu banyak pemeriksan ini juga hanya dijadikan sample.
“Saksi-saksi yang kami mintai keterangan hanya sebagian saja. Namun, apabila kami masih membutuhkan keterangan lebih lanjut, maka tidak menutup kemungkinan KPPS, PPS PPK, mapun PPDT di 28 Kecamatan lain juga akan kami panggil untuk dimintai keterangan,” imbuhnya
Dalam penjelasannya. Kajari mengatakan, sejauh ini pemeriksaan terhadap KPPS, PPS, PPK dan PPDT sudah diangap cukup untuk mencocokkan perbandingan yang ada, sehingga pihaknya pun akan mengembangkan penyelidikan ini dengan segera memeriksa pihak-pihak lain (KPU – Redd).
“Bahkan lebih lanjut, kami akan segera memeriksa anggota KPU Kabupaten Lebak. Bahkan, secara kontinyu kami pun sudah memintai keterangan pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di KPU,” katanya seraya mengatakan pihaknya sedang menyiapkan surat pemanggilan terhadap para anggota KPU tersebut.
Sementara menurut informasi, yang dihimpun Koranbanten.Com, sepanjang kamis ini pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan di KPU. Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memeriksa kelengkapan logistik yang ada di Kabupaten Lebak.
(Yan Dahlan)
Terdakwa UPBJJ UT Serang Bantah Korupsi
Terdakwa UPBJJ UT Serang Bantah Korupsi
Rabu, 26-Agustus-2009
SERANG – Mantan Kepala UPBJJ UT Serang Supandi membantah dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuding dirinya korup dengan menyunat honor tutor.
Kendati demikian, ia mengaku memotong dana transport tutor dengan alasan hasil pemotongan diberikan kembali ke tutor yang harus menempuh jarak jauh untuk bisa mengajar.“Kalau honor, kami tidak pernah melakukan pemotongan sama sekali, tapi kalau transport memang kami potong. Dana yang dipotong kami berikan juga ke tutor yang tempat mengajarnya jauh seperti di Bayah dan Malingping karena selain perjalanan, mereka juga harus menginap,” tukasnya saat diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi dana tutorial di UPBJJ UT Serang tahun 2007 di Pengadilan Negeri Serang, Selasa (25/8).
Lebih lanjut Supandi menyatakan, pemotongan dana transport itu dilakukan atas kesepakatan bersama dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) UT.
Selain itu, Supandi balik menuding keterangan saksi-saksi sebelumnya hanya dia nilai hanya kesaksian karangan. Pasalnya, saat kasus mulai mencuat dan penyidik Polda Banten mulai memeriksa, staf-staf UPBJJ UT Serang yang diperiksa, kata Supandi, adalah staf yang tidak tahu administrasi.
“Apalagi data-data mengenai dana tutorial juga disita penyidik sehingga mereka diperiksa tanpa membawa data-data, jadi kesaksiannya juga ngarang-ngarang saja,” tukasnya.
Terkait tanah yang menurut surat dakwaan jaksa dibeli dari dana pemotongan honor dan transport tutor, Supandi juga membantahnya. Kata dia, tanah itu dibeli dari dana cadangan atau tup serta dari dana-dana lainnya yang dikumpulkan sedikit demi sedikit oleh pihak UPBJJ UT Serang.
Atas keterangannya itu, ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut, Syamsi, meminta Supandi menunjukkan bukti-bukti keterangannya.
Dalam sidang sebelumnya, Supandi juga mengajukan satu saksi ahli meringankan, yaitu
Firdaus yang berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum Untirta.
Kata Firdaus, tindakan Supandi dilakukan karena tuntutan kerja pelayanan publik di bidang pendidikan yang sangat besar seiring dengan perubahan yang serba cepat sehingga terkadang harus dilakukan langkah yang tak biasa (ekstra ordinary).
Oleh karena itu, sekalipun perbuatan Supandi sebagai Kepala UPBJJ UT Serang sekaligus pejabat tata usaha negara berada di luar prosedur formal yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, tetapi hal tersebut tetap dimungkinkan oleh suatu keadaan yang nyata demi tercapainya maksud substantif suatu kewenangan yang diberikan. (dew)
Rabu, 26-Agustus-2009
SERANG – Mantan Kepala UPBJJ UT Serang Supandi membantah dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuding dirinya korup dengan menyunat honor tutor.
Kendati demikian, ia mengaku memotong dana transport tutor dengan alasan hasil pemotongan diberikan kembali ke tutor yang harus menempuh jarak jauh untuk bisa mengajar.“Kalau honor, kami tidak pernah melakukan pemotongan sama sekali, tapi kalau transport memang kami potong. Dana yang dipotong kami berikan juga ke tutor yang tempat mengajarnya jauh seperti di Bayah dan Malingping karena selain perjalanan, mereka juga harus menginap,” tukasnya saat diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi dana tutorial di UPBJJ UT Serang tahun 2007 di Pengadilan Negeri Serang, Selasa (25/8).
Lebih lanjut Supandi menyatakan, pemotongan dana transport itu dilakukan atas kesepakatan bersama dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) UT.
Selain itu, Supandi balik menuding keterangan saksi-saksi sebelumnya hanya dia nilai hanya kesaksian karangan. Pasalnya, saat kasus mulai mencuat dan penyidik Polda Banten mulai memeriksa, staf-staf UPBJJ UT Serang yang diperiksa, kata Supandi, adalah staf yang tidak tahu administrasi.
“Apalagi data-data mengenai dana tutorial juga disita penyidik sehingga mereka diperiksa tanpa membawa data-data, jadi kesaksiannya juga ngarang-ngarang saja,” tukasnya.
Terkait tanah yang menurut surat dakwaan jaksa dibeli dari dana pemotongan honor dan transport tutor, Supandi juga membantahnya. Kata dia, tanah itu dibeli dari dana cadangan atau tup serta dari dana-dana lainnya yang dikumpulkan sedikit demi sedikit oleh pihak UPBJJ UT Serang.
Atas keterangannya itu, ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut, Syamsi, meminta Supandi menunjukkan bukti-bukti keterangannya.
Dalam sidang sebelumnya, Supandi juga mengajukan satu saksi ahli meringankan, yaitu
Firdaus yang berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum Untirta.
Kata Firdaus, tindakan Supandi dilakukan karena tuntutan kerja pelayanan publik di bidang pendidikan yang sangat besar seiring dengan perubahan yang serba cepat sehingga terkadang harus dilakukan langkah yang tak biasa (ekstra ordinary).
Oleh karena itu, sekalipun perbuatan Supandi sebagai Kepala UPBJJ UT Serang sekaligus pejabat tata usaha negara berada di luar prosedur formal yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, tetapi hal tersebut tetap dimungkinkan oleh suatu keadaan yang nyata demi tercapainya maksud substantif suatu kewenangan yang diberikan. (dew)
Sidang SUTT Dilanjutkan
Sidang SUTT Dilanjutkan
Rabu, 26-Agustus-2009,
SERANG – Harapan terdakwa perkara dugaan korupsi dana kompensasi saluran udara tegangan tinggi (SUTT) PLTU 1 Banten Yayan, Sekretaris Desa Pasauran, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, untuk menghirup udara bebas dan berkumpul dengan keluarga saat Ramadhan buyar.
Pasalnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Serang menolak eksepsi yang diajukan kuasa hukumnya.Ditemui di ruangannya, Selasa (25/8), ketua majelis hakim yang menangani perkara tersebut Masrimal menyatakan, menolak eksepsi kuasa hukum terdakwa. Majelis hakim berpendapat, surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) sudah memenuhi syarat formil dan materil penyusunan surat dakwaan.
“Sidangnya sudah kami laksanakan kemarin. Karena eksepsi kuasa hukum terdakwa kami tolak, sidang selanjutnya akan beragendakan pemeriksaan saksi-saksi,” tukasnya.
JPU dalam perkara tersebut, Andri Saputra, ketika ditemui di PN Serang membenarkan keterangan Masrimal. “Saat ini kami sedang mempersiapkan panggilan terhadap sejumlah saksi yang akan didengar kesaksiannya pada sidang pekan depan,” tandasnya.
Sekadar mengingatkan, Yayan duduk di kursi terdakwa karena terjerat perkara dugaan korupsi dana kompensasi saluran udara tegangan tinggi (SUTT) PLTU 1 Banten di Desa Pasauran. Hal ini terjadi setelah Yayan dinilai menyunat dana kompensasi SUTT jalur Asahimas-Menes dari PT PLN (Persero) Pelayanan dan Pusat Pengatur Beban Jawa-Bali Regional Jakarta-Banten yang menjadi jatah 36 pemilik tanah dan tegakan di Desa Pasauran senilai Rp 493.945.750.
Ganti rugi sebanyak itu terdiri dari Rp 173.251.265 untuk ganti rugi tanah seluas 31.500 meter persegi, dan Rp 319.871.250 untuk pemilik tegakan berupa tanah dan bangunan. (dew)
Rabu, 26-Agustus-2009,
SERANG – Harapan terdakwa perkara dugaan korupsi dana kompensasi saluran udara tegangan tinggi (SUTT) PLTU 1 Banten Yayan, Sekretaris Desa Pasauran, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, untuk menghirup udara bebas dan berkumpul dengan keluarga saat Ramadhan buyar.
Pasalnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Serang menolak eksepsi yang diajukan kuasa hukumnya.Ditemui di ruangannya, Selasa (25/8), ketua majelis hakim yang menangani perkara tersebut Masrimal menyatakan, menolak eksepsi kuasa hukum terdakwa. Majelis hakim berpendapat, surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) sudah memenuhi syarat formil dan materil penyusunan surat dakwaan.
“Sidangnya sudah kami laksanakan kemarin. Karena eksepsi kuasa hukum terdakwa kami tolak, sidang selanjutnya akan beragendakan pemeriksaan saksi-saksi,” tukasnya.
JPU dalam perkara tersebut, Andri Saputra, ketika ditemui di PN Serang membenarkan keterangan Masrimal. “Saat ini kami sedang mempersiapkan panggilan terhadap sejumlah saksi yang akan didengar kesaksiannya pada sidang pekan depan,” tandasnya.
Sekadar mengingatkan, Yayan duduk di kursi terdakwa karena terjerat perkara dugaan korupsi dana kompensasi saluran udara tegangan tinggi (SUTT) PLTU 1 Banten di Desa Pasauran. Hal ini terjadi setelah Yayan dinilai menyunat dana kompensasi SUTT jalur Asahimas-Menes dari PT PLN (Persero) Pelayanan dan Pusat Pengatur Beban Jawa-Bali Regional Jakarta-Banten yang menjadi jatah 36 pemilik tanah dan tegakan di Desa Pasauran senilai Rp 493.945.750.
Ganti rugi sebanyak itu terdiri dari Rp 173.251.265 untuk ganti rugi tanah seluas 31.500 meter persegi, dan Rp 319.871.250 untuk pemilik tegakan berupa tanah dan bangunan. (dew)
Invoice Jaspel Dibuat Mantan Bendahara Subdin Hubla
Invoice Jaspel Dibuat Mantan Bendahara Subdin Hubla
Radar Banten Kamis, 27-Agustus-2009
SERANG – Mantan Kasi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhan pada Subdin Perhubungan Laut (Hubla) Dishub Kota Cilegon Suhardi bersaksi bila bendaharawan penerima pada Subdin Hubla Hendrik Ramlen Tambunan pernah membuat dan menandatangani invoice atau surat tagihan jasa kepelabuhanan (jaspel) ketika dicopot dari jabatannya.
Suhardi dan Hendrik Ramlen Tambunan sama-sama menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi dana dana pajak dan retribusi jaspel.
“Yang membuat dan menandatangani invoice bendahara, tapi itu atas perintah atasannya yaitu kepala Subdin Hubla karena bendahara yang baru yaitu Ferry belum lancar,” kata Suhardi sambil menunjuk Hendrik saat memberikan kesaksian dalam sidang perkara kasus tersebut dengan terdakwa Hendrik Ramlen Tambunan di Pengadilan Negeri Serang, Rabu (26/8).
Walaupun begitu, Suhardi mengaku tak tahu berapa jumlah dana jaspel yang mengalir melalui Hendrik karena atasan langsung Hendrik adalah kepala Subdin Hubla. Hendrik sendiri, menurut Suhardi, menjadi bendaharawan penerima di Subdin Hubla sampai tahun 2002 dan kemudian digantikan oleh Ferry.
Lebih lanjut, Suhardi mengakui bila ada dua rekening penampung jaspel di luar bank resmi yang ditunjuk, yaitu di Bank Mandiri, atas nama dirinya dan Atan Rahmat. Namun hal itu, menurutnya tak merugikan keuangan di kas daerah Pemkot Cilegon karena pihaknya tetap menyetorkan dana jaspel yang sempat diendapkan di Bank Mandiri ke Bank BNI 46 yang menjadi bank resmi penampung jaspel.
“Dana di Bank Mandiri itu hanya lewat saja karena yang resmi kemudian tetap disetorkan ke Bank BNI dan selisihnya beberapa persen disisakan di Bank Mandiri. Itupun untuk keperluan operasional kantor seperti perbaikan gedung, pasang AC dll,” katanya.
Pengambilan pajak tambat itu atas perintah Haryoto dan komitmen agen kapal PT Krakatau Bandar Samudra (KBS). (dew)
Radar Banten Kamis, 27-Agustus-2009
SERANG – Mantan Kasi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhan pada Subdin Perhubungan Laut (Hubla) Dishub Kota Cilegon Suhardi bersaksi bila bendaharawan penerima pada Subdin Hubla Hendrik Ramlen Tambunan pernah membuat dan menandatangani invoice atau surat tagihan jasa kepelabuhanan (jaspel) ketika dicopot dari jabatannya.
Suhardi dan Hendrik Ramlen Tambunan sama-sama menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi dana dana pajak dan retribusi jaspel.
“Yang membuat dan menandatangani invoice bendahara, tapi itu atas perintah atasannya yaitu kepala Subdin Hubla karena bendahara yang baru yaitu Ferry belum lancar,” kata Suhardi sambil menunjuk Hendrik saat memberikan kesaksian dalam sidang perkara kasus tersebut dengan terdakwa Hendrik Ramlen Tambunan di Pengadilan Negeri Serang, Rabu (26/8).
Walaupun begitu, Suhardi mengaku tak tahu berapa jumlah dana jaspel yang mengalir melalui Hendrik karena atasan langsung Hendrik adalah kepala Subdin Hubla. Hendrik sendiri, menurut Suhardi, menjadi bendaharawan penerima di Subdin Hubla sampai tahun 2002 dan kemudian digantikan oleh Ferry.
Lebih lanjut, Suhardi mengakui bila ada dua rekening penampung jaspel di luar bank resmi yang ditunjuk, yaitu di Bank Mandiri, atas nama dirinya dan Atan Rahmat. Namun hal itu, menurutnya tak merugikan keuangan di kas daerah Pemkot Cilegon karena pihaknya tetap menyetorkan dana jaspel yang sempat diendapkan di Bank Mandiri ke Bank BNI 46 yang menjadi bank resmi penampung jaspel.
“Dana di Bank Mandiri itu hanya lewat saja karena yang resmi kemudian tetap disetorkan ke Bank BNI dan selisihnya beberapa persen disisakan di Bank Mandiri. Itupun untuk keperluan operasional kantor seperti perbaikan gedung, pasang AC dll,” katanya.
Pengambilan pajak tambat itu atas perintah Haryoto dan komitmen agen kapal PT Krakatau Bandar Samudra (KBS). (dew)
Asdep Hutbun Terlibat Korupsi Rp 4,8 M
Asdep Hutbun Terlibat Korupsi Rp 4,8 M
Kamis, 27-Agustus-2009
SERANG – Asisten Deputi Kehutanan dan Perkebunan (Asdep Hutbun) pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Ramal Sihombing, menjalani pemeriksaan lanjutan di Satuan III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Banten, kemarin (26/8).
Dia dijadikan tersangka lantaran terlibat dalam kasus korupsi dana penguatan modal untuk Koperasi Harapan Maju senilai Rp 4,8 miliar pada 2004.
Penyidik menetapkan status hukum tersebut mengingat kewenangan dan tanggung jawab Ramal Sihombing dalam pengucuran dana bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM tersebut. Saat itu, dia menjadi Kasi Aneka Usaha pada Deputi Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha Kementerian Koperasi dan UKM yang bertugas meneliti dan menyurvei koperasi penerima bantuan.
Pemeriksaannya sebagai tersangka berlangsung lama. Ramal Sihombing dan seorang pengacaranya yang datang sekira pukul 09.00 menjalani pemeriksaan hingga pukul 18.00. Pemeriksaan ini merupakan lanjutan pemeriksaan yang dilakoninya pada Selasa (25/8).
“Selasa kemarin dia sudah diperiksa, tapi belum selesai sampai jam 7 malam. Hari ini (kemarin-red), dilanjutkan hingga jam 6 sore. Dan masih akan dilanjutkan besok (hari ini-red) karena belum selesai,” kata Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Krisnandi, Kasat III Tipikor Polda Banten, tadi malam.
Hasil sementara pemeriksaan dalam kasus yang ditangani Sat III Tipikor sejak empat bulan lalu itu mengindikasikan bahwa Ramal Sihombing turut bertanggung jawab dalam pencairan dana bantuan penguatan modal untuk Koperasi Harapan Maju yang diketahui fiktif tersebut.
Krisnandi menerangkan, tersangka diduga tidak melakukan tugasnya sesuai prosedur. Pasalnya, Seksi Aneka Usaha bertugas meneliti dokumen dan proposal hingga melakukan survei terhadap koperasi Harapan Maju.
“Dari hasil tugasnya itu kemudian dilaporkan ke Menteri Koperasi dan UKM sehingga dana bantuan dapat diberikan kepada koperasi yang layak. Bagaimana Koperasi Harapan
Maju yang fiktif itu bisa menerima bantuan,” tukas Krisnandi.
Dugaan penyidik cukup mendasar. Saat survei dilakukan, Ramal Sihombing dan Asdep Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha (Asdep Lisau) saat itu, Saputra, mendatangi kantor Koperasi Harapan Maju yang terletak di ruas Jalan Bhayangkara di Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Padahal dalam proposal yang diajukan, koperasi tersebut terletak di Desa Keboncau, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang.
Berdasarkan keterangan saksi dan tersangka lain, survei itu ternyata dilakukan pada Oktober 2004. Namun, penetapan Koperasi Harapan Maju sebagai penerima bantuan sudah dilakukan pada Agustus 2004.
“Ramal Sihombing tidak mengakuinya. Dia mengatakan kalau survei dilakukan pada Juni 2004, tapi dia tidak bisa menunjukkan buktinya,” tandas Krisnandi.
Di sela pemeriksaan, Ramal Sihombing enggan memberikan komentar. Dia tidak mengindahkan pertanyaan wartawan. Saat kamera diarahkan ke wajahnya, dia sedikit emosi. “Siapa yang mengizinkan kamu,” katanya. (don)
Kamis, 27-Agustus-2009
SERANG – Asisten Deputi Kehutanan dan Perkebunan (Asdep Hutbun) pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Ramal Sihombing, menjalani pemeriksaan lanjutan di Satuan III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Banten, kemarin (26/8).
Dia dijadikan tersangka lantaran terlibat dalam kasus korupsi dana penguatan modal untuk Koperasi Harapan Maju senilai Rp 4,8 miliar pada 2004.
Penyidik menetapkan status hukum tersebut mengingat kewenangan dan tanggung jawab Ramal Sihombing dalam pengucuran dana bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM tersebut. Saat itu, dia menjadi Kasi Aneka Usaha pada Deputi Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha Kementerian Koperasi dan UKM yang bertugas meneliti dan menyurvei koperasi penerima bantuan.
Pemeriksaannya sebagai tersangka berlangsung lama. Ramal Sihombing dan seorang pengacaranya yang datang sekira pukul 09.00 menjalani pemeriksaan hingga pukul 18.00. Pemeriksaan ini merupakan lanjutan pemeriksaan yang dilakoninya pada Selasa (25/8).
“Selasa kemarin dia sudah diperiksa, tapi belum selesai sampai jam 7 malam. Hari ini (kemarin-red), dilanjutkan hingga jam 6 sore. Dan masih akan dilanjutkan besok (hari ini-red) karena belum selesai,” kata Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Krisnandi, Kasat III Tipikor Polda Banten, tadi malam.
Hasil sementara pemeriksaan dalam kasus yang ditangani Sat III Tipikor sejak empat bulan lalu itu mengindikasikan bahwa Ramal Sihombing turut bertanggung jawab dalam pencairan dana bantuan penguatan modal untuk Koperasi Harapan Maju yang diketahui fiktif tersebut.
Krisnandi menerangkan, tersangka diduga tidak melakukan tugasnya sesuai prosedur. Pasalnya, Seksi Aneka Usaha bertugas meneliti dokumen dan proposal hingga melakukan survei terhadap koperasi Harapan Maju.
“Dari hasil tugasnya itu kemudian dilaporkan ke Menteri Koperasi dan UKM sehingga dana bantuan dapat diberikan kepada koperasi yang layak. Bagaimana Koperasi Harapan
Maju yang fiktif itu bisa menerima bantuan,” tukas Krisnandi.
Dugaan penyidik cukup mendasar. Saat survei dilakukan, Ramal Sihombing dan Asdep Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha (Asdep Lisau) saat itu, Saputra, mendatangi kantor Koperasi Harapan Maju yang terletak di ruas Jalan Bhayangkara di Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Padahal dalam proposal yang diajukan, koperasi tersebut terletak di Desa Keboncau, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang.
Berdasarkan keterangan saksi dan tersangka lain, survei itu ternyata dilakukan pada Oktober 2004. Namun, penetapan Koperasi Harapan Maju sebagai penerima bantuan sudah dilakukan pada Agustus 2004.
“Ramal Sihombing tidak mengakuinya. Dia mengatakan kalau survei dilakukan pada Juni 2004, tapi dia tidak bisa menunjukkan buktinya,” tandas Krisnandi.
Di sela pemeriksaan, Ramal Sihombing enggan memberikan komentar. Dia tidak mengindahkan pertanyaan wartawan. Saat kamera diarahkan ke wajahnya, dia sedikit emosi. “Siapa yang mengizinkan kamu,” katanya. (don)
Empat Terdakwa DP segera Dieksekusi
Empat Terdakwa DP segera Dieksekusi
Rabu, 26-Agustus-2009
SERANG – Empat mantan anggota DPRD Banten periode 2001-2004 bakal tak menikmati Lebaran bersama keluarganya. Mereka adalah Riril Suhartinah, Jhon R Maulana, Zaenal Novani, dan Achdi Samlani yang menjadi terdakwa kasus korupsi dana perumahan (DP).
Hal itu menyusul Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang telah menerima petikan putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) Nomor 811.K/Pid Sus/2007 tertanggal 24 September 2007 pada pekan kemarin. Isi petikan tersebut mengabulkan kasasi jaksa.
Atas dikabulkannya kasasi jaksa, keempat wakil rakyat itu akan segera dieksekusi.
Sementara terdakwa Iwan Rosadi tak akan dieksekusi karena saat ini sudah menjalani hukuman di Rutan Serang. Kendati demikian, dikonfirmasi pada Selasa (25/8) salah seorang kuasa hukum Iwan Rosadi Cs yaitu Gusti Endra mengaku belum menerima petikan putusan kasasi itu. Walaupun, pengacara asli Minang itu mengaku sudah mendengar mengenai putusan MA atas perkara kliennya.
“Tapi sampai saat ini, kami belum menerima petikan surat putusan, maupun berkas putusan yang lengkap,” katanya.
Sementara itu, Kasi Upaya Hukum dan Eksekusi (UHeksi) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten Sukoco yang ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Serang menyatakan hal yang sama.
“Berdasarkan informasi yang kami dapat, surat itu baru sampai ke Kejari Serang. Itupun belum berkas putusan secara lengkap dan hanya berupa petikan putusannya saja,” kata Sukoco.
Oleh karena itu, lanjutnya, proses eksekusi akan dilakukan begitu berkas putusan diterima secara lengkap oleh pihak Kejari Serang sebagai pihak yang berwenang melakukan eksekusi.
“Eksekusi segera dilakukan setelah putusan lengkap diterima pihak Kejari,” kata Sukoco seraya menambahkan, bilamana empat terdakwa dengan niat baik menyerahkan diri ke Kejari Serang, maka pihaknya tak akan melakukan pemanggilan paksa dalam proses eksekusi.
Berdasarkan catatan Radar Banten, Iwan Rosadi Cs dijerat dalam kasus korupsi DP karena menerima dana sebesar Rp 130 juta hingga Rp 175 juta yang berasal dari dana tak tersangka (DTT) TA 2003 yang semestinya diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat darurat seperti penanganan bencana.
Dalam proses persidangan di PN Serang, Iwan Rosadi Cs berhasil lolos dari jeratan hukum karena majelis hakim membebaskannya. Namun mereka tak bisa lolos karena majelis hakim MA menyatakan sependapat dengan jaksa dalam kasasinya yang menilai perbuatan itu melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (dew)
Rabu, 26-Agustus-2009
SERANG – Empat mantan anggota DPRD Banten periode 2001-2004 bakal tak menikmati Lebaran bersama keluarganya. Mereka adalah Riril Suhartinah, Jhon R Maulana, Zaenal Novani, dan Achdi Samlani yang menjadi terdakwa kasus korupsi dana perumahan (DP).
Hal itu menyusul Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang telah menerima petikan putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) Nomor 811.K/Pid Sus/2007 tertanggal 24 September 2007 pada pekan kemarin. Isi petikan tersebut mengabulkan kasasi jaksa.
Atas dikabulkannya kasasi jaksa, keempat wakil rakyat itu akan segera dieksekusi.
Sementara terdakwa Iwan Rosadi tak akan dieksekusi karena saat ini sudah menjalani hukuman di Rutan Serang. Kendati demikian, dikonfirmasi pada Selasa (25/8) salah seorang kuasa hukum Iwan Rosadi Cs yaitu Gusti Endra mengaku belum menerima petikan putusan kasasi itu. Walaupun, pengacara asli Minang itu mengaku sudah mendengar mengenai putusan MA atas perkara kliennya.
“Tapi sampai saat ini, kami belum menerima petikan surat putusan, maupun berkas putusan yang lengkap,” katanya.
Sementara itu, Kasi Upaya Hukum dan Eksekusi (UHeksi) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten Sukoco yang ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Serang menyatakan hal yang sama.
“Berdasarkan informasi yang kami dapat, surat itu baru sampai ke Kejari Serang. Itupun belum berkas putusan secara lengkap dan hanya berupa petikan putusannya saja,” kata Sukoco.
Oleh karena itu, lanjutnya, proses eksekusi akan dilakukan begitu berkas putusan diterima secara lengkap oleh pihak Kejari Serang sebagai pihak yang berwenang melakukan eksekusi.
“Eksekusi segera dilakukan setelah putusan lengkap diterima pihak Kejari,” kata Sukoco seraya menambahkan, bilamana empat terdakwa dengan niat baik menyerahkan diri ke Kejari Serang, maka pihaknya tak akan melakukan pemanggilan paksa dalam proses eksekusi.
Berdasarkan catatan Radar Banten, Iwan Rosadi Cs dijerat dalam kasus korupsi DP karena menerima dana sebesar Rp 130 juta hingga Rp 175 juta yang berasal dari dana tak tersangka (DTT) TA 2003 yang semestinya diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat darurat seperti penanganan bencana.
Dalam proses persidangan di PN Serang, Iwan Rosadi Cs berhasil lolos dari jeratan hukum karena majelis hakim membebaskannya. Namun mereka tak bisa lolos karena majelis hakim MA menyatakan sependapat dengan jaksa dalam kasasinya yang menilai perbuatan itu melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (dew)
Wednesday, July 15, 2009
Gaji Pegawai Pemprov Rp 239,41 M
Gaji Pegawai Pemprov Rp 239,41 M
Rabu, 15-Juli-2009,
SERANG – Pemprov Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp 239,41 miliar untuk menggaji kurang lebih 3.400 pegawai negeri sipilnya.
Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dalam Rapat Paripuna mengenai Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Aanggran 2008, di ruang rapat Paripuna DPRD Banten, Selasa (14/7), mengungkapkan, pos belanja pegawai bersifat wajib dan mengikat.
“Dari realisasi belanja pegawai yang jumlahnya mencapai Rp 378,11 miliar, terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp 239,41 miliar untuk gaji pegawai yang sifatnya wajib dan mengikat,” jelas Atut menanggapi pertanyaan Fraksi PDIP, Fraksi PAN, dan Fraksi PBR mengenai ketidakseimbangan realisasi anggaran antara belanja pegawai dan belanja publik pada Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Gubernur Banten mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2008, Senin (13/7). Dikatakan Atut, belanja pegawai terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung.
Diketahui, jumlah alokasi anggaran bagi belanja pegawai sebesar Rp 406,59 miliar terealisasi Rp 378,11 miliar. Sedangkan belanja publik Rp 400,78 miliar terealisasi Rp 356.09 miliar. Sementara sisanya, lanjut Atut, sebesar Rp 138,70 miliar merupakan bagian dari belanja langsung untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. “Total anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat berjumlah Rp 1,088 triliun,” ungkapnya.
Rapat paripurna yang dipimpin Katua DPRD Banten Ady Surya Dharma tersebut hanya dihadiri 42 anggota DPRD dari total anggota 75 orang.
Terkait gaji pegawai yang dialokasikan dalam pos belanja tidak langsung, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemprov Banten Engkos Kosasih mengatakan, gaji pegawai yang dialokasikan dalam pos belanja tidak langsung dalam anggaran belanja pegawai APBD Banten 2008 teriri atas gaji pokok dan semua tunjangan yang berhak diterima PNS di Pemprov.
“Anggaran Rp 239,41 miliar itu tidak hanya untuk gaji pokok pegawai. Tapi, sudah meliputi semua tunjangan yang diterima PNS,” katanya.
Sekadar informasi, salah satu tunjangan yang rutin diterima PNS Pemprov adalah tunjangan daerah (tunda). Tunda yang diterima pegawai disesuaikan dengan pangkat dan golongan.(ila)
Rabu, 15-Juli-2009,
SERANG – Pemprov Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp 239,41 miliar untuk menggaji kurang lebih 3.400 pegawai negeri sipilnya.
Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dalam Rapat Paripuna mengenai Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Aanggran 2008, di ruang rapat Paripuna DPRD Banten, Selasa (14/7), mengungkapkan, pos belanja pegawai bersifat wajib dan mengikat.
“Dari realisasi belanja pegawai yang jumlahnya mencapai Rp 378,11 miliar, terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp 239,41 miliar untuk gaji pegawai yang sifatnya wajib dan mengikat,” jelas Atut menanggapi pertanyaan Fraksi PDIP, Fraksi PAN, dan Fraksi PBR mengenai ketidakseimbangan realisasi anggaran antara belanja pegawai dan belanja publik pada Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Gubernur Banten mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2008, Senin (13/7). Dikatakan Atut, belanja pegawai terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung.
Diketahui, jumlah alokasi anggaran bagi belanja pegawai sebesar Rp 406,59 miliar terealisasi Rp 378,11 miliar. Sedangkan belanja publik Rp 400,78 miliar terealisasi Rp 356.09 miliar. Sementara sisanya, lanjut Atut, sebesar Rp 138,70 miliar merupakan bagian dari belanja langsung untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. “Total anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat berjumlah Rp 1,088 triliun,” ungkapnya.
Rapat paripurna yang dipimpin Katua DPRD Banten Ady Surya Dharma tersebut hanya dihadiri 42 anggota DPRD dari total anggota 75 orang.
Terkait gaji pegawai yang dialokasikan dalam pos belanja tidak langsung, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemprov Banten Engkos Kosasih mengatakan, gaji pegawai yang dialokasikan dalam pos belanja tidak langsung dalam anggaran belanja pegawai APBD Banten 2008 teriri atas gaji pokok dan semua tunjangan yang berhak diterima PNS di Pemprov.
“Anggaran Rp 239,41 miliar itu tidak hanya untuk gaji pokok pegawai. Tapi, sudah meliputi semua tunjangan yang diterima PNS,” katanya.
Sekadar informasi, salah satu tunjangan yang rutin diterima PNS Pemprov adalah tunjangan daerah (tunda). Tunda yang diterima pegawai disesuaikan dengan pangkat dan golongan.(ila)
DPRD Banten Soroti Belanja Pegawai
DPRD Banten Soroti Belanja Pegawai
Selasa, 14-Juli-2009
CURUG - Realisasi belanja pegawai Pemprov Banten tahun 2008 yang mencapai Rp 378,11 miliar atau 93% dari total anggaran Rp 406,591 miliar menjadi sorotan anggota DPRD Banten.
Realisasi ini naik Rp 33,84 miliar atau 9,38% dibanding tahun anggaran 2007 sebesar Rp 344,27 miliar
Sejumlah fraksi di DPRD Banten dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun 2008 yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Banten, Senin (13/7), mengungkapkan, realisasi belanja pegawai Pemprov tahun 2008 mengalami peningkatan dibanding tahun 2007 yakni Rp 378,11 miliar dari sebelumnya Rp 344,27 miliar. Sedangkan, realisasi belanja barang dan jasa pada pos belanja langsung atau belanja publik hanya sebesar Rp 356,09 miliar atau hanya terserap sebesar 88,85% dari total anggaran sebesar Rp 400,78 miliar.
“Terjadi ketidakseimbangan belanja antara belanja pegawai dengan belanja publik, belanja Rp 376,116 miliar hanya untuk sekitar 3 ribuan pegawai, sementara untuk belanja masyarakat yang jumlahnya belasan juta hanya terserap Rp 356,09 miliar,” kata juru bicara Fraksi PDI P Hadi Hartono.
Kondisi tersebut, kata Hadi, menunjukkan bahwa aparatur Pemprov masih mengedepankan kepentingannya sendiri ketimbang berupaya meningkatkan pelayanan publik.
“Aparatur Pemprov masih lebih cepat dan lebih baik menyerap anggaran untuk dirinya dibanding belanja untuk masyarakat,” tegas Hadi.
Juru bicara PAN, Burhan, mengungkapkan hal serupa. Menurutnya Pemprov selama ini baru mampu menyejahterakan aparaturnya. “Kontribusi pajak daerah dari masyarakat untuk PAD sebesar 96,41% seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” kata Burhan.
Sementara juru bicara Fraksi PBR, Nur Iriani, mengungkapkan, anggaran yang untuk pegawai tak sesuai denga kinerjanya . Hal itu dibuktikan dengan sebagian besar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan temuan administrasi. Sumber Radar Banten(ila)
Selasa, 14-Juli-2009
CURUG - Realisasi belanja pegawai Pemprov Banten tahun 2008 yang mencapai Rp 378,11 miliar atau 93% dari total anggaran Rp 406,591 miliar menjadi sorotan anggota DPRD Banten.
Realisasi ini naik Rp 33,84 miliar atau 9,38% dibanding tahun anggaran 2007 sebesar Rp 344,27 miliar
Sejumlah fraksi di DPRD Banten dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun 2008 yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Banten, Senin (13/7), mengungkapkan, realisasi belanja pegawai Pemprov tahun 2008 mengalami peningkatan dibanding tahun 2007 yakni Rp 378,11 miliar dari sebelumnya Rp 344,27 miliar. Sedangkan, realisasi belanja barang dan jasa pada pos belanja langsung atau belanja publik hanya sebesar Rp 356,09 miliar atau hanya terserap sebesar 88,85% dari total anggaran sebesar Rp 400,78 miliar.
“Terjadi ketidakseimbangan belanja antara belanja pegawai dengan belanja publik, belanja Rp 376,116 miliar hanya untuk sekitar 3 ribuan pegawai, sementara untuk belanja masyarakat yang jumlahnya belasan juta hanya terserap Rp 356,09 miliar,” kata juru bicara Fraksi PDI P Hadi Hartono.
Kondisi tersebut, kata Hadi, menunjukkan bahwa aparatur Pemprov masih mengedepankan kepentingannya sendiri ketimbang berupaya meningkatkan pelayanan publik.
“Aparatur Pemprov masih lebih cepat dan lebih baik menyerap anggaran untuk dirinya dibanding belanja untuk masyarakat,” tegas Hadi.
Juru bicara PAN, Burhan, mengungkapkan hal serupa. Menurutnya Pemprov selama ini baru mampu menyejahterakan aparaturnya. “Kontribusi pajak daerah dari masyarakat untuk PAD sebesar 96,41% seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” kata Burhan.
Sementara juru bicara Fraksi PBR, Nur Iriani, mengungkapkan, anggaran yang untuk pegawai tak sesuai denga kinerjanya . Hal itu dibuktikan dengan sebagian besar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan temuan administrasi. Sumber Radar Banten(ila)
Friday, July 10, 2009
Diduga Korupsi, Sekda Kab. Tangerang Diperiksa Kejati
Diduga Korupsi, Sekda Kab. Tangerang Diperiksa Kejati
Tangerang, 10 Juli 2009
Mantan Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Tangerang, Nanang Komara, yang saat ini menjadi Sekretaris Kota (Sekot) Tangerang Selatan (Tangsel) kembali diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Pemeriksaan dilakukan terkait dugaan Korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) senilai Rp 2,6 Miliar pada pelaksanaan APBD tahun 2007.
Terkuaknya Kasus dugaan korupsi orang nomor 2 di Pemerintah Kotamadya Selatan itu, setelah pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten memeriksanya atas laporan tokoh Masyarakat dan LSM Komite Independent Penyelamat Anak Bangsa (LSM-Kipang) beberapa pekan lalu. Laporan tersebut, didukung dengan hasil audit dan temuan Badan Pemeriksa Keuanngan Republik Indonesia (BPK-RI) semester akhir di lingkup Setda Kabupatan Tangerang yang menemukan tidak kurang 36 item kegiatan yang diduga kuat sarat dengan penyimpangan dari jumlah 66 titik kegiatan berdasarkan SP2D dari jumlah anggaran sebesar 52 miliar.
Menurut sumber di Kejati Banten belum lama ini, mengatakan, pemeriksaan Setda Kabupaten Tangerang kini telah ditingkatkan menjadi penyidikan, Yang ditangani oleh bagian Pidana Kusus (Pidsus), Setda saat dilakukan pemeriksaan mulai sore hingga malam.”Bila hal ini telah ditangani tim pidsus maka tidak menutup kemungkinan Setda akan menjadi tersangka, dalam kasus tersebut,” ujar sumber yang enggan namanya disebut itu.
Hal senada diungkap salah seorang pejabat di lingkungan Pemkab Tangerang saat ditemui Koran Banten di ruang kerjanya. Pihaknya mengaku merasa heran anggaran bantuan sosial (bansos) tersebut terdapat dalam di pos Setda. Selama ini, kegiatan itu ada di Dinas Sosial sebagai dinas teknis.
”Maka dalam hal ini, Wartawan harus jeli melihat pos anggaran yang berpindah-pindah, apakah sudah melalui mekanisme yang benar atau belum, apalagi ada indikasi penyimpangan, Setda bukan bidangnya,” ujar pejabat itu.
Koordinator LSM Kipang, Haris AB, saat dikonfirmasi Wartawan di Jakarta, belum lama ini menegaskan, umumnya selama ini, anggaran untuk bansos ada di Dinas Sosial selaku dinas teknis yang menangani sesuai dengan tupoksinya.
Namun ironis, lanjut dia, tahun 2007 anggaran tersebut ada di pos Setda. Untuk itu terlapor Setda Kabupatn Tangerang, yang kini menjabat Setda Tangsel itu, patut dikaitkan dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang pemberantasan pidana korupsi. Peraturan Pemerintah, PP RI Nomor 71 Tahun 2000, tentang tatacara pelaksanaan peran serta
Masyarakat untuk pengawasan dan mencegah pelaku tindak pidana korupsi.
Intruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983, tentang pedoman pelaksanaan pengawasan, apalagi bila dikaitkan dengan agenda Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, sedang giatnya memberantas tindak pidana korupsi, demi memulihkan perekonomian rakyat, bagi oknum yang terlibat, dapat di jerat dengan Undang-Undang tersebut. ”Sementara pelapor dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, jo Nomor 71 tahun 2000, pasal 5, tentang jaminan keamanan pelapor,” ujar Haris.
Sementara itu, Nanang Komara, hingga berita ini diturunkan belum dapat ditemui untuk dimintai tanggapannya. ”Mohon maaf, Bapak belum berkenan untuk ditemui karena beliau sangat sibuk,” ujar Haris, salah seorang ajudan Setda, dalam pesan singkatnya ketika dihubungi melalui ponselnya, minggu lalu.Sumber: Koran Banten (BJK)
Tangerang, 10 Juli 2009
Mantan Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Tangerang, Nanang Komara, yang saat ini menjadi Sekretaris Kota (Sekot) Tangerang Selatan (Tangsel) kembali diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Pemeriksaan dilakukan terkait dugaan Korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) senilai Rp 2,6 Miliar pada pelaksanaan APBD tahun 2007.
Terkuaknya Kasus dugaan korupsi orang nomor 2 di Pemerintah Kotamadya Selatan itu, setelah pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten memeriksanya atas laporan tokoh Masyarakat dan LSM Komite Independent Penyelamat Anak Bangsa (LSM-Kipang) beberapa pekan lalu. Laporan tersebut, didukung dengan hasil audit dan temuan Badan Pemeriksa Keuanngan Republik Indonesia (BPK-RI) semester akhir di lingkup Setda Kabupatan Tangerang yang menemukan tidak kurang 36 item kegiatan yang diduga kuat sarat dengan penyimpangan dari jumlah 66 titik kegiatan berdasarkan SP2D dari jumlah anggaran sebesar 52 miliar.
Menurut sumber di Kejati Banten belum lama ini, mengatakan, pemeriksaan Setda Kabupaten Tangerang kini telah ditingkatkan menjadi penyidikan, Yang ditangani oleh bagian Pidana Kusus (Pidsus), Setda saat dilakukan pemeriksaan mulai sore hingga malam.”Bila hal ini telah ditangani tim pidsus maka tidak menutup kemungkinan Setda akan menjadi tersangka, dalam kasus tersebut,” ujar sumber yang enggan namanya disebut itu.
Hal senada diungkap salah seorang pejabat di lingkungan Pemkab Tangerang saat ditemui Koran Banten di ruang kerjanya. Pihaknya mengaku merasa heran anggaran bantuan sosial (bansos) tersebut terdapat dalam di pos Setda. Selama ini, kegiatan itu ada di Dinas Sosial sebagai dinas teknis.
”Maka dalam hal ini, Wartawan harus jeli melihat pos anggaran yang berpindah-pindah, apakah sudah melalui mekanisme yang benar atau belum, apalagi ada indikasi penyimpangan, Setda bukan bidangnya,” ujar pejabat itu.
Koordinator LSM Kipang, Haris AB, saat dikonfirmasi Wartawan di Jakarta, belum lama ini menegaskan, umumnya selama ini, anggaran untuk bansos ada di Dinas Sosial selaku dinas teknis yang menangani sesuai dengan tupoksinya.
Namun ironis, lanjut dia, tahun 2007 anggaran tersebut ada di pos Setda. Untuk itu terlapor Setda Kabupatn Tangerang, yang kini menjabat Setda Tangsel itu, patut dikaitkan dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang pemberantasan pidana korupsi. Peraturan Pemerintah, PP RI Nomor 71 Tahun 2000, tentang tatacara pelaksanaan peran serta
Masyarakat untuk pengawasan dan mencegah pelaku tindak pidana korupsi.
Intruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983, tentang pedoman pelaksanaan pengawasan, apalagi bila dikaitkan dengan agenda Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, sedang giatnya memberantas tindak pidana korupsi, demi memulihkan perekonomian rakyat, bagi oknum yang terlibat, dapat di jerat dengan Undang-Undang tersebut. ”Sementara pelapor dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, jo Nomor 71 tahun 2000, pasal 5, tentang jaminan keamanan pelapor,” ujar Haris.
Sementara itu, Nanang Komara, hingga berita ini diturunkan belum dapat ditemui untuk dimintai tanggapannya. ”Mohon maaf, Bapak belum berkenan untuk ditemui karena beliau sangat sibuk,” ujar Haris, salah seorang ajudan Setda, dalam pesan singkatnya ketika dihubungi melalui ponselnya, minggu lalu.Sumber: Koran Banten (BJK)
Kepala Itwil Provinsi Banten Akui Keterbatasan, Integritas BPK Diragukan
Kepala Itwil Provinsi Banten Akui Keterbatasan, Integritas BPK Diragukan
Koran Banten 1 July 2009
BANTEN Kepala Inspektorat Pemerintah Provinsi Banten, Tjetje Sjamas, mengakui bahwa kinerja lembaga pengawasan yang ia pimpin memiliki banyak keterbatasan, seperti halnya jumlah petugas pemeriksa serta minimnya alokasi anggaran. Sementara kegiatan yang ada pada seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Provinsi Banten jumlahnya mencapai lebih dari 800 proyek.
“Mestinya ada penambahan personil pemeriksa dari 28 menjadi 50 orang serta penyesuaian anggaran sesuai dengan Permendagri, yakni sebanyak 1 persen dari total pendapatan daerah,” katanya kepada wartawan, Rabu sore (1/7) di ruang kerjanya.
Menurut Tjetje, akibat keterbatasan tersebut pelaksanaan pengawasan tidak memungkinkan untuk dilakukan secara menyeluruh tetapi dengan metode sampling pada kegiatan tertentu yang dianggap skala prioritas. “Saya rasa semua lembaga pemeriksa melakukan hal yang sama, begitu juga dengan kami. Tidak semua kegiatan atau proyek harus diperiksa, kami hanya mengambil sampelnya saja,” tambah Tjeje.
Namun demikian, terkait temuan BPK terhadap pelaksanaan APBD Banten tahun anggaran 2008 yang mengindikasikan kerugian daerah senilai Rp 2,9 miliar lebih yang terdapat dalam 15 proyek, menurut Tjetje, telah ditindaklanjuti hingga mencapai 90 persen. “Semua temuan yang terindikasi merugikan keuangan daerah hampir seluruhnya sudah ditindaklanjuti oleh SKPD yang tersangkut,” katanya.
Menurutnya, kalau dipersentase tindaklanjut sudah mencapai 90 persen. SKPD yang melakukan pelaksanaan 15 proyek yang telah menindaklanjuti temuan BPK adalah Dinas Kesehatan dari total kerugian daerah Rp 200 juta baru dikembalikan sebesar Rp 110 juta (pengembalian kelebihan pembayaran atas pembangunan gedung Balai Kesehatan Tenaga Kerja).
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Permukiman dari total kerugian negara Rp 1,6 miliar baru dikembalikan Rp 70 juta (pengembalian kelebihan atas proyek jasa konsultasi pekerjaan teknis manajemen KP3B), Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) dari total kerugian negara Rp 391 juta baru dikembalikan Rp 108 juta (pengembalian kelebihan volume pekerjaan pembangunan jalan Parigi-Sukamana), serta Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) dari total kerugian negara Rp 1,3 miliar sudah dikembalikan seluruhnya.
“Untuk data tindak lanjut oleh sejumlah SKPD itu rasanya sudah saya konfirmasikan dengan BPK,” jelasnya.
Sementara tentang temuan BPK tahun 2003-2007 yang juga terindikasi kerugian negara, Tjetje mengatakan, tahapan penyelesaian tindak lanjut terus dilakukan SKPD. “Kalau diprosentase belum bisa menyebutkan sebab terkadang data kita dengan data BPK tidak sama,” katanya.
Sebelumnya, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Banten meragukan kredibilitas lembaga pemeriksa keuangan seperti Itwil Provinsi Banten maupun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait dengan hasil pemeriksaan terhadap pelaksaan APBD Banten. Menurut mereka sejumlah kasus hukum yang terjadi serta kecilnya jumlah temuan mereka membuktikan jika lembaga pemeriksa kurang memiliki komitmen dalam upaya perbaikan kinerja aparatur di daerah.
Seperti dalam temuan atau LHP BPK-RI pada pelaksanaan APBD Banten tahun anggaran 2008, lembaga pemeriksa itu hanya menyebutkan indikasi kerugian daerah sebesar Rp 2,9 miliar. Mereka menilai jika temuan BPK itu aneh dan kurang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.
“Terus terang kami ragu atas kredibilitas mereka, masa temuan mereka begitu kecil. Padahal hasil investigasi kami di lapangan serta banyaknya keluhan di masyarakat membuktikan banyaknya kasus yang terjadi dalam proses pembangunan di Banten,” ujar Ade Gogo, Koordinator LSM SIBAK Banten. Salah satunya, kata Ade, adalah proyek pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun anggaran 2007 lalu.
Menurut Ade, proyek pembangunan Poskesdes yang nilai keseluruhannya mencapai puluhan miliar rupiah itu sangatlah janggal mengingat adanya proyek serupa yang bersumber dari APBD Kabupaten Lebak yang kondisinya nyaris serupa namun nilainya jauh berbeda. Per unit nilai proyek pembangunan Poskesdes APBD Lebak sekitar Rp 150 juta sementara yang dibangun oleh Provinsi Banten sekitar Rp 290 juta,” kata Ade seraya mengatakan bahwa beberapa Poskesdes produk Diskes Pemprov Banten tersebut sejak dibangun hingga saat ini ada yang belum dioperasikan.
Temuan BPK ini menurut Ade terkesan kurang ‘menggigit’ dan hanya kulit luarnya saja. Padahal jika mereka berani melaporkan fakta yang sebenarnya dan membeberkan temuannya secara maksimal, maka dipastikan akan memberikan nilai positif yang sangat besar bagi perkembangan mental aparat birokrasi, pelaku usaha dan kemajuan pembangunan di Banten. (IKA)
Koran Banten 1 July 2009
BANTEN Kepala Inspektorat Pemerintah Provinsi Banten, Tjetje Sjamas, mengakui bahwa kinerja lembaga pengawasan yang ia pimpin memiliki banyak keterbatasan, seperti halnya jumlah petugas pemeriksa serta minimnya alokasi anggaran. Sementara kegiatan yang ada pada seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Provinsi Banten jumlahnya mencapai lebih dari 800 proyek.
“Mestinya ada penambahan personil pemeriksa dari 28 menjadi 50 orang serta penyesuaian anggaran sesuai dengan Permendagri, yakni sebanyak 1 persen dari total pendapatan daerah,” katanya kepada wartawan, Rabu sore (1/7) di ruang kerjanya.
Menurut Tjetje, akibat keterbatasan tersebut pelaksanaan pengawasan tidak memungkinkan untuk dilakukan secara menyeluruh tetapi dengan metode sampling pada kegiatan tertentu yang dianggap skala prioritas. “Saya rasa semua lembaga pemeriksa melakukan hal yang sama, begitu juga dengan kami. Tidak semua kegiatan atau proyek harus diperiksa, kami hanya mengambil sampelnya saja,” tambah Tjeje.
Namun demikian, terkait temuan BPK terhadap pelaksanaan APBD Banten tahun anggaran 2008 yang mengindikasikan kerugian daerah senilai Rp 2,9 miliar lebih yang terdapat dalam 15 proyek, menurut Tjetje, telah ditindaklanjuti hingga mencapai 90 persen. “Semua temuan yang terindikasi merugikan keuangan daerah hampir seluruhnya sudah ditindaklanjuti oleh SKPD yang tersangkut,” katanya.
Menurutnya, kalau dipersentase tindaklanjut sudah mencapai 90 persen. SKPD yang melakukan pelaksanaan 15 proyek yang telah menindaklanjuti temuan BPK adalah Dinas Kesehatan dari total kerugian daerah Rp 200 juta baru dikembalikan sebesar Rp 110 juta (pengembalian kelebihan pembayaran atas pembangunan gedung Balai Kesehatan Tenaga Kerja).
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Permukiman dari total kerugian negara Rp 1,6 miliar baru dikembalikan Rp 70 juta (pengembalian kelebihan atas proyek jasa konsultasi pekerjaan teknis manajemen KP3B), Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) dari total kerugian negara Rp 391 juta baru dikembalikan Rp 108 juta (pengembalian kelebihan volume pekerjaan pembangunan jalan Parigi-Sukamana), serta Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) dari total kerugian negara Rp 1,3 miliar sudah dikembalikan seluruhnya.
“Untuk data tindak lanjut oleh sejumlah SKPD itu rasanya sudah saya konfirmasikan dengan BPK,” jelasnya.
Sementara tentang temuan BPK tahun 2003-2007 yang juga terindikasi kerugian negara, Tjetje mengatakan, tahapan penyelesaian tindak lanjut terus dilakukan SKPD. “Kalau diprosentase belum bisa menyebutkan sebab terkadang data kita dengan data BPK tidak sama,” katanya.
Sebelumnya, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Banten meragukan kredibilitas lembaga pemeriksa keuangan seperti Itwil Provinsi Banten maupun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait dengan hasil pemeriksaan terhadap pelaksaan APBD Banten. Menurut mereka sejumlah kasus hukum yang terjadi serta kecilnya jumlah temuan mereka membuktikan jika lembaga pemeriksa kurang memiliki komitmen dalam upaya perbaikan kinerja aparatur di daerah.
Seperti dalam temuan atau LHP BPK-RI pada pelaksanaan APBD Banten tahun anggaran 2008, lembaga pemeriksa itu hanya menyebutkan indikasi kerugian daerah sebesar Rp 2,9 miliar. Mereka menilai jika temuan BPK itu aneh dan kurang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.
“Terus terang kami ragu atas kredibilitas mereka, masa temuan mereka begitu kecil. Padahal hasil investigasi kami di lapangan serta banyaknya keluhan di masyarakat membuktikan banyaknya kasus yang terjadi dalam proses pembangunan di Banten,” ujar Ade Gogo, Koordinator LSM SIBAK Banten. Salah satunya, kata Ade, adalah proyek pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun anggaran 2007 lalu.
Menurut Ade, proyek pembangunan Poskesdes yang nilai keseluruhannya mencapai puluhan miliar rupiah itu sangatlah janggal mengingat adanya proyek serupa yang bersumber dari APBD Kabupaten Lebak yang kondisinya nyaris serupa namun nilainya jauh berbeda. Per unit nilai proyek pembangunan Poskesdes APBD Lebak sekitar Rp 150 juta sementara yang dibangun oleh Provinsi Banten sekitar Rp 290 juta,” kata Ade seraya mengatakan bahwa beberapa Poskesdes produk Diskes Pemprov Banten tersebut sejak dibangun hingga saat ini ada yang belum dioperasikan.
Temuan BPK ini menurut Ade terkesan kurang ‘menggigit’ dan hanya kulit luarnya saja. Padahal jika mereka berani melaporkan fakta yang sebenarnya dan membeberkan temuannya secara maksimal, maka dipastikan akan memberikan nilai positif yang sangat besar bagi perkembangan mental aparat birokrasi, pelaku usaha dan kemajuan pembangunan di Banten. (IKA)
Suhardi Didakwa Korupsi Uang Retribusi Jaspel
Suhardi Didakwa Korupsi Uang Retribusi Jaspel
Koran Banten, 10 Juli 2009
SERANG | Sidang lanjutan dugaan korupsi jasa kepelabuhanan menghadirkan terdakwa Suhardi sebagai Kepala Subseksi Angkutan Laut Sub-Dinas Perhubungan Laut Dishub Kota Cilegon. Suhardi didakwa oleh jaksa penuntut umum (JPU) telah melakukan tindak pidana korupsi uang retribusi Jasa Kepelabuhan (Jaspel).
“Terdakwa Suhardi, bersama Marsongko (mantan Kasubdin Kelautan Dishub Kota Cilegon), Atan Rahmat (Kepala Seksi Penjagaan dan Keselamatan Subdin Kelautan Dishub Kota Cilegon) dan Hendrik Ramlan Tabunan telah melakukan tindak pidana korupsi uang jasa retribusi (jaspel). Perbuatan terdakwa itu diduga telah merugikan keuangan negara senilai Rp 6,1 miliar,” kata JPU Andri Winanto di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Kamis (28/5).
JPU Andri juga menyatakan, perbuatan tersebut dilakukan dalam mengelola jasa retribusi Jaspel Kota Cilegon antara 2002 hingga 2004.
Berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut, JPU Andri mendakwa Suhardi dengan dakwaan primair melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 undang-undang (UU) No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 KUHP. Subsidair pasal 3.
Sidang yang dipimpin oleh ketua majelis hakim Sabarudin Ilyas memberikan kesempatan kepada pengacara terdakwa, Anwar Supena, SH atas tuntutan JPU Andri Winanto apakah akan melakukan ekspesi. Menanggapi tuntutan JPU tesebut, pengacara terdakwa tidak akan mengajukan ekspesi. Sidang kemudian ditunda dan dilanjutkan pekan depan. Koran Banten (NUR)
Koran Banten, 10 Juli 2009
SERANG | Sidang lanjutan dugaan korupsi jasa kepelabuhanan menghadirkan terdakwa Suhardi sebagai Kepala Subseksi Angkutan Laut Sub-Dinas Perhubungan Laut Dishub Kota Cilegon. Suhardi didakwa oleh jaksa penuntut umum (JPU) telah melakukan tindak pidana korupsi uang retribusi Jasa Kepelabuhan (Jaspel).
“Terdakwa Suhardi, bersama Marsongko (mantan Kasubdin Kelautan Dishub Kota Cilegon), Atan Rahmat (Kepala Seksi Penjagaan dan Keselamatan Subdin Kelautan Dishub Kota Cilegon) dan Hendrik Ramlan Tabunan telah melakukan tindak pidana korupsi uang jasa retribusi (jaspel). Perbuatan terdakwa itu diduga telah merugikan keuangan negara senilai Rp 6,1 miliar,” kata JPU Andri Winanto di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Kamis (28/5).
JPU Andri juga menyatakan, perbuatan tersebut dilakukan dalam mengelola jasa retribusi Jaspel Kota Cilegon antara 2002 hingga 2004.
Berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut, JPU Andri mendakwa Suhardi dengan dakwaan primair melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 undang-undang (UU) No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 KUHP. Subsidair pasal 3.
Sidang yang dipimpin oleh ketua majelis hakim Sabarudin Ilyas memberikan kesempatan kepada pengacara terdakwa, Anwar Supena, SH atas tuntutan JPU Andri Winanto apakah akan melakukan ekspesi. Menanggapi tuntutan JPU tesebut, pengacara terdakwa tidak akan mengajukan ekspesi. Sidang kemudian ditunda dan dilanjutkan pekan depan. Koran Banten (NUR)
SP3 Kasus RSUD Balaraja Dikecam
SP3 Kasus RSUD Balaraja Dikecam
Koran Banten, 10 Juli 2009
SERANG – Keputusan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) atas kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balaraja di Kabupaten Tangerang, Banten dikecam. Keputusan itu dianggap tindakan kontroversial kejaksaan yang melawan arus pemberantasan korupsi.
“Kami menegecam keputusan SP3 kasus dugaan korupsi RSUD Balaraja. Karena itu kami mendesak Jaksa Agung mengevaluasi kinerja Kejati Banten dalam pemberantasan korupsi,” kata Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cakra Buana Cecep Pria Irawan di Serang.
Cecep mengaku heran atas langkah Kejati mengeluarkan SP3 dengan alasan tidak ditemukan kerugian negara. Padahal jika Kejati Banten cermat melihat Undang-undang anti korupsi nomor 31/1999, sebetulnya tidak perlu ada bentuk nyata kerugian negara untuk menentukan suatu perbuatan termasuk delik korupsi atau bukan. Menurut undang-undang tersebut, kerugian negara bisa saja berupa potensi kehilangan keuntungan (potential loss).
Soal potensi kehilangan itu, tambahnya, bisa dilihat dari pembangunan rumah sakit seluas tujuh hektar itu yang tak kunjung selesai. Padahal, pembangunan sudah dimulai sejak 2005 dan telah menghabiskan dana Rp 22 miliar lebih. Bahkan, kata dia, pembangunan terkesan terbengkalai. Seharusnya, November 2008, rumah sakit tipe C ini sudah dioperasikan.
Cecep menjelaskan, dikeluarkannya SP3 dugaan korupsi RSUD Balaraja menandakan program pemberantasan tindak pidana korupsi di Provinsi Banten masih berjalan lambat dan belum maksimal. Ini disebabkan masih lemahnya komitmen dan integritas unsur penegak hukum.
Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten, Dondy K Soedirman mengaku telah menandatangani Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) terhadap dugaan korupsi pembangunan RSUD Balaraja. Alasanya, karena setelah karena tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang mengarah atau menjurus pada tindak pidana korupsi, seperti yang diatur dalam Undang-undang No31/1999 yang diubah dengan UU No20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Kasus dugaan penyimpangan RSUD Balaraja awalnya ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang, namun selanjutnya diambilalih oleh Kejati Banten pada 2008. Alasannya demi efisiensi, karena tersangka yang ditetapkan dalam kasus itu adalah pejabat dari Pemprov Banten, yakni Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, Djadja Budy Suhardja, Pejabat Pembuat Komitmen Dinkes Provinsi Banten, Natsir Azis, Direktur PT. Glindingmas Wahana Nusa, John Chaidir, Kepala Proyek Dimas Widyatmo dan konsultan pengawas proyek dari PT. Cipta Sarana Mitra Ade Siswanto.
Mencuatnya kasus dugaan korupsi dalam pembangunan RSUD Balajara ini menyusul temuan kejaksaan akhir 2007 yang menyebutkan pembangunan RSUD yang dilaksanakan sejak 2005 tidak selesai. Padahal, secara keseluruhan anggaran pembangunan untuk RSUD senilai Rp22,275 miliar yang berasal dari APBN telah dikucurkan bertahap sejak 2005 hingga 2007.
Karena itulah. Kejari Tangerang kemudian menetapkan Djadja Budy Suhardja, Natsir Azis, John Chaidir, Widyatmo dan Ade Siswanto. menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi itu. Keputusan kejaksaan itu berdasarkan keterangan para saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut, ditambah pengecekan di lapangan.
Dari bukti itu. Kejari Tangerang menyimpulkan ada dugaan kasus korupsi dalam pembangunan RSUD Balaraja. Para tersangka bersekongkol membuat laporan yang menyebutkan seolah-olah pekerjaan proyek sudah selesai.
Berdasarkan surat keterangan itu, seluruh dana pembangunan fisik RSUD Balaraja sebesar pp 14,115 miliar bisa dicairkan. Padahal kenyataannya pembangunan fisik RSUD baru mencapai sekitar 60 persen. Hasil pengecekan kejaksaan menunjukkan masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan kontraktor, misalnya pembuatan jaringan listrik di seluruh bangunan dan pembuatan kamar mandi. (ENK)
Koran Banten, 10 Juli 2009
SERANG – Keputusan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) atas kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balaraja di Kabupaten Tangerang, Banten dikecam. Keputusan itu dianggap tindakan kontroversial kejaksaan yang melawan arus pemberantasan korupsi.
“Kami menegecam keputusan SP3 kasus dugaan korupsi RSUD Balaraja. Karena itu kami mendesak Jaksa Agung mengevaluasi kinerja Kejati Banten dalam pemberantasan korupsi,” kata Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cakra Buana Cecep Pria Irawan di Serang.
Cecep mengaku heran atas langkah Kejati mengeluarkan SP3 dengan alasan tidak ditemukan kerugian negara. Padahal jika Kejati Banten cermat melihat Undang-undang anti korupsi nomor 31/1999, sebetulnya tidak perlu ada bentuk nyata kerugian negara untuk menentukan suatu perbuatan termasuk delik korupsi atau bukan. Menurut undang-undang tersebut, kerugian negara bisa saja berupa potensi kehilangan keuntungan (potential loss).
Soal potensi kehilangan itu, tambahnya, bisa dilihat dari pembangunan rumah sakit seluas tujuh hektar itu yang tak kunjung selesai. Padahal, pembangunan sudah dimulai sejak 2005 dan telah menghabiskan dana Rp 22 miliar lebih. Bahkan, kata dia, pembangunan terkesan terbengkalai. Seharusnya, November 2008, rumah sakit tipe C ini sudah dioperasikan.
Cecep menjelaskan, dikeluarkannya SP3 dugaan korupsi RSUD Balaraja menandakan program pemberantasan tindak pidana korupsi di Provinsi Banten masih berjalan lambat dan belum maksimal. Ini disebabkan masih lemahnya komitmen dan integritas unsur penegak hukum.
Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten, Dondy K Soedirman mengaku telah menandatangani Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) terhadap dugaan korupsi pembangunan RSUD Balaraja. Alasanya, karena setelah karena tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang mengarah atau menjurus pada tindak pidana korupsi, seperti yang diatur dalam Undang-undang No31/1999 yang diubah dengan UU No20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Kasus dugaan penyimpangan RSUD Balaraja awalnya ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang, namun selanjutnya diambilalih oleh Kejati Banten pada 2008. Alasannya demi efisiensi, karena tersangka yang ditetapkan dalam kasus itu adalah pejabat dari Pemprov Banten, yakni Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, Djadja Budy Suhardja, Pejabat Pembuat Komitmen Dinkes Provinsi Banten, Natsir Azis, Direktur PT. Glindingmas Wahana Nusa, John Chaidir, Kepala Proyek Dimas Widyatmo dan konsultan pengawas proyek dari PT. Cipta Sarana Mitra Ade Siswanto.
Mencuatnya kasus dugaan korupsi dalam pembangunan RSUD Balajara ini menyusul temuan kejaksaan akhir 2007 yang menyebutkan pembangunan RSUD yang dilaksanakan sejak 2005 tidak selesai. Padahal, secara keseluruhan anggaran pembangunan untuk RSUD senilai Rp22,275 miliar yang berasal dari APBN telah dikucurkan bertahap sejak 2005 hingga 2007.
Karena itulah. Kejari Tangerang kemudian menetapkan Djadja Budy Suhardja, Natsir Azis, John Chaidir, Widyatmo dan Ade Siswanto. menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi itu. Keputusan kejaksaan itu berdasarkan keterangan para saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut, ditambah pengecekan di lapangan.
Dari bukti itu. Kejari Tangerang menyimpulkan ada dugaan kasus korupsi dalam pembangunan RSUD Balaraja. Para tersangka bersekongkol membuat laporan yang menyebutkan seolah-olah pekerjaan proyek sudah selesai.
Berdasarkan surat keterangan itu, seluruh dana pembangunan fisik RSUD Balaraja sebesar pp 14,115 miliar bisa dicairkan. Padahal kenyataannya pembangunan fisik RSUD baru mencapai sekitar 60 persen. Hasil pengecekan kejaksaan menunjukkan masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan kontraktor, misalnya pembuatan jaringan listrik di seluruh bangunan dan pembuatan kamar mandi. (ENK)
Subscribe to:
Posts (Atom)
