APBN untuk Banten dan Jawa Barat

Banten Terima Alokasi APBN 2009 sebesar 10,33 T

Provinsi Banten menerima alokasi APBN  tahun 2009 sebesar Rp10,33 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,75 triliun.

"Alokasi APBN yang diterima Provinsi Banten pada tahun 2009 naik Rp1,75 triliun. Saya berharap, pelaksanaan anggaran tersebut berjalan efektif dan tepat sasaran," kata Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, saat menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2009 di Serang, Rabu (7/1).

DIPA Banten 2009 tercatat sebesar Rp10,33 triliun terdiri atas alokasi dana untuk daerah dalam bentuk dana alokasi umum (DAU) yang akan langsung ditransfer ke daerah, dana alokasi khusus (DAK) untuk Pemerintah Provinsi Banten serta tujuh kabupaten/kota sebesar Rp346,241 miliar.

Kemudian alokasi dana untuk 58 kantor pemerintah pusat di daerah atau lembaga vertikal yang ada Provinsi Banten sebanyak 104 DIPA sebesar Rp4,36 triliun, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 57 DIPA sebesar Rp1,32 triliun.

Ratu Atut mengatakan, dengan diserahkannya DIPA tersebut, menandai dimulainya pelaksanaan APBN 2009, dengan harapan dapat dilaksanakan pada awal tahun ini, serta dilaksanakan dengan tepat sasaran sesuai harapan Presiden saat menyerahkan DIPA tersebut, pada Senin 5 Januari lalu di Jakarta.

"Saat ini pengawasan aparat hukum terhadap pelaksanaan anggaran sangat ketat. Untuk itu, harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat sasaran," katanya. ant/rob

Sumber : http://batakpos-online.com/content/view/2447/1/


JAWA BARAT TERIMA DIPA APBN 2009 SENILAI RP23,9 TRILIUN
January 7, 2009
Bandung, 7/1/2009 (Kominfo-Newsroom) - Provinsi Jabar mendapatkan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari APBN 2009 sebesar Rp23,9 triliun, atau mengalami peningkatan cukup tajam dari DIPA tahun sebelumnya (2008) sebesar Rp19,7 triliun.
?Pada DIPA juga ada dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), namun DAU dan DAK belum termasuk pada anggaran Rp23,9 triliun,? kata Gubernur Jabar H. Ahmad Heryawan seperti disampaikan dalam rilis Humas Pemprov Jabar di Bandung, Senin (5/1) sore.

Penyerahan DIPA APBN tahun 2009 tersebut, diterima oleh Gubernur Jabar bersama para gubernur lain selaku penerima pendelegasian kekuasaan dalam pengelolaan keuangan di daerah dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta.
Menurut Gubernur, untuk instansi vertikal di Jawa Barat menerima kucuran dana DIPA sebesar Rp18,1 triliun (362 DIPA). Perolehan DIPA tersebut, meningkat tajam dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 15,4 triliun.

Sementara anggaran tugas pembantuan Rp1,144 triliun (250 DIPA) dialokasikan untuk 7 SKPD Propinsi dan 25 kota dan kabupaten di Jabar. Nilai inipun meningkat dari tahun 2008 yang hanya Rp 0,702 triliun saja.

Di sisi lain, anggaran dekonsentrasi SKPD Provinsi Jabar (61 DIPA) nilainya sebesar Rp4,68 triliun atau meningkat dari sebelumnya tahun 2008 hanya Rp 3,04 triliun.
Khusus DIPA Tahun 2009, untuk Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar mendapat alokasi terbesar yaitu Rp4,5 triliun sehingga jika digabungkan dengan APBD Jabar tahun 2009, maka total kucuran anggaran untuk Disdik mencapai Rp 6 triliun lebih. Dengan nilai sebesar itu, sudah seharusnya mampu menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas, mudah dijangkau dan gratis.

Sebagaimana amanat Presiden bahwa Gubernur merupakan wakil pemerintahan pusat di daerah, sekaligus pengelolaam keuangan APBN di daerah, maka rencananya pada hari Rabu (7/1), Gubernur akan menyerahkan DIPA pada instansi vertikal yang beraktivitas di Jabar, SKPD Provinsi Jabar, dan pemerintah 26 kabupaten/ kota.
Seluruh departemen yang mempunyai kegiatan di Jabar, baik itu secara langsung sebagai kegiatan vertikal, maupun kegiatan di Kabupaten dan Kota akan diserahkan semuanya ke Gubernur, termasuk anggaran untuk Kodam dan Polda.
Selanjutnya,a gubernur menyampaikannya ke lembaga-lembaga vertikal dan lembaga-lembaga horisontal, ujar Heryawan. (jabarprov.go.id/toeb)

http://web.dev.depkominfo.go.id/blog/2009/01/07/jawa-barat-terima-dipa-apbn-2009-senilai-rp239-triliun/