Sekilas BCW

Banten Corruption Watch adalah gerakan anti korupsi di Propinsi Banten, didirikan tanggal 05 Oktober 2000, diresmikan 10 November 2000 (akta notaris:Subandiyah). Secara organisasi BCW telah dibubarkan untuk sementara waktu sejak tahun 2007 hingga terbentuk pengurus baru yang belum tersusun.Sebagai gantinya sejak tahun 2007 kegiatan sementara waktu adalah mendokumentasikan kliping dari berbagai sumber media dan membuat artikel menyoal kejahatan korupsi di Banten.

Wednesday, July 15, 2009

DPRD Banten Soroti Belanja Pegawai

DPRD Banten Soroti Belanja Pegawai
Selasa, 14-Juli-2009

CURUG - Realisasi belanja pegawai Pemprov Banten tahun 2008 yang mencapai Rp 378,11 miliar atau 93% dari total anggaran Rp 406,591 miliar menjadi sorotan anggota DPRD Banten.

Realisasi ini naik Rp 33,84 miliar atau 9,38% dibanding tahun anggaran 2007 sebesar Rp 344,27 miliar

Sejumlah fraksi di DPRD Banten dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun 2008 yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Banten, Senin (13/7), mengungkapkan, realisasi belanja pegawai Pemprov tahun 2008 mengalami peningkatan dibanding tahun 2007 yakni Rp 378,11 miliar dari sebelumnya Rp 344,27 miliar. Sedangkan, realisasi belanja barang dan jasa pada pos belanja langsung atau belanja publik hanya sebesar Rp 356,09 miliar atau hanya terserap sebesar 88,85% dari total anggaran sebesar Rp 400,78 miliar.

“Terjadi ketidakseimbangan belanja antara belanja pegawai dengan belanja publik, belanja Rp 376,116 miliar hanya untuk sekitar 3 ribuan pegawai, sementara untuk belanja masyarakat yang jumlahnya belasan juta hanya terserap Rp 356,09 miliar,” kata juru bicara Fraksi PDI P Hadi Hartono.

Kondisi tersebut, kata Hadi, menunjukkan bahwa aparatur Pemprov masih mengedepankan kepentingannya sendiri ketimbang berupaya meningkatkan pelayanan publik.
“Aparatur Pemprov masih lebih cepat dan lebih baik menyerap anggaran untuk dirinya dibanding belanja untuk masyarakat,” tegas Hadi.

Juru bicara PAN, Burhan, mengungkapkan hal serupa. Menurutnya Pemprov selama ini baru mampu menyejahterakan aparaturnya. “Kontribusi pajak daerah dari masyarakat untuk PAD sebesar 96,41% seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” kata Burhan.

Sementara juru bicara Fraksi PBR, Nur Iriani, mengungkapkan, anggaran yang untuk pegawai tak sesuai denga kinerjanya . Hal itu dibuktikan dengan sebagian besar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan temuan administrasi. Sumber Radar Banten(ila)

1 comment:

  1. Saya telah berpikir bahwa semua perusahaan pinjaman online curang sampai saya bertemu dengan perusahaan pinjaman Suzan yang meminjamkan uang tanpa membayar lebih dulu.

    Nama saya Amisha, saya ingin menggunakan media ini untuk memperingatkan orang-orang yang mencari pinjaman internet di Asia dan di seluruh dunia untuk berhati-hati, karena mereka menipu dan meminjamkan pinjaman palsu di internet.

    Saya ingin membagikan kesaksian saya tentang bagaimana seorang teman membawa saya ke pemberi pinjaman asli, setelah itu saya scammed oleh beberapa kreditor di internet. Saya hampir kehilangan harapan sampai saya bertemu kreditur terpercaya ini bernama perusahaan Suzan investment. Perusahaan suzan meminjamkan pinjaman tanpa jaminan sebesar 600 juta rupiah (Rp600.000.000) dalam waktu kurang dari 48 jam tanpa tekanan.

    Saya sangat terkejut dan senang menerima pinjaman saya. Saya berjanji bahwa saya akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi jika Anda memerlukan pinjaman, hubungi mereka melalui email: (Suzaninvestment@gmail.com) Anda tidak akan kecewa mendapatkan pinjaman jika memenuhi persyaratan.

    Anda juga bisa menghubungi saya: (Ammisha1213@gmail.com) jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lebih lanjut

    ReplyDelete