FAM Protes Anggaran Pendidikan

Mahasiswa Protes Anggaran Pendidikan

Puluhan aktivis FAM (Front Aksi Mahasiswa) dan FAMI (Front Aksi Mahasiswa), Jumat (18/1), menggelar aksi unjuk rasa didepan pendopo Gubernuran. Mahasiswa memprotes rendahnya anggaran pendidikan dalam RAPBD tahun 2008 senilai Rp.83,5 miliar atau hanya 3,9 persen dari total RAPBD sebesar 2,1 trilyun.

Massa aksi menyerukan, jika pihak eksekutif dan legislative masih belum memenuhi ketentuan konstitusi yang memenuhi ketentuan konstitusi yang mewajibkan anggaran pendidikan sebesar 20 % dari total APBD, maka setelah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kenaikan itu bisa dilakukan hingga 10 persen.

Rendahnya anggaran pendidikan mencerminkan ketidakseriusan pemimpin dan wakil rakyat untuk membangun kemakmuran, “ tegas Irfan Yusuf, Korlap aksi dalam orasinya.
Terlebih, lanjut Yusuf, anggaran sebesar Rp. 83,5 miliar yang dikelola Dindik Banten itu sebagian besar disisihkan untuk pembangunan Kantor Dindik di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten Kecamatan Curug Kota Serang, yakni 17,1 miliar.
“Kami juga mewanti-wanti agar dan pendidikan mutu tidak di gerogoti, “ tegas Yusuf.

Selain untuk pembangunan Kantor Dindik Banten, anggaran pendidikan sebesar itu direncanakan untuk belanja pegawai Rp.9,1 miliard, peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp. 17,6 miliard, program wajib belajar 9 tahun Rp.17,8 miliar, peningkatan mutu sekolah dasar Rp. 6,2 miliar, program pendidikan menengah Rp. 13,3 miliard.

Selanjutnya untuk penyediaan sarana dan prasarana SMK Rp.1,6 miliar, peningkatan pembelajaran SMK Rp. 2,2 miliar, penyelenggaraan paket A dan B Rp. 2 miliar, penyelenggaraan paket C Rp. 813 juta dan Program Pendidikan Luar Biasa Rp. 7,4 miliar. Lainnya adalah pendanaan Cahaya Madani Banten Boarding School sebesar Rp. 2,4 miliard dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan tinggi sebesar Rp. 3,1 miliard.

Selain mengkritisi rendahnya anggaran pendidikan, mahasiswa juga menyuarakan dua isu lainnya. Yakni, peningkatan anggaran kesehatan, khususnya untuk memperbaiki gizi masyarakat. “Kami juga menuntut agar para pejabat dan anggota dewan tidak melakukan kongkalikong dan terlibat dalam proyek yang bersumber dari APBD karena jabatan mereka, “ tegas Yusuf.

Seperti biasa, masa aksi terlibat aksi dorong dengan aparat Polres Serang yang membuat blockade dipintu masuk pendopo. Puluhan Satpol PP juga melapis kekuatan kepolisian. Sekitar pukul 11.00 WIB, massa membubarkan diri dengan tertib, tanpa insiden berarti.

Dilokasi, Kabag Tata Usaha Dindik Banten Dadi Rustandi terlihat memantau jalannya aksi. Namun, hingga usai, tak ada satupun perwakilan pendemo yang berdialog dengan Dadi. (fierli) Sumber : Banten Raya Pos