LSM Desak DPRD Banten
Rabu, 19-Juli-2006, 23:22:02
SERANG – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendesak DPRD Banten menggelar dengar pendapat tentang laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Banten tahun 2005, sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Hal itu dipandang penting agar hak-hak publik dapat mengetahui dan memberikan masukan terhadap LKPJ APBD terpenuhi. Desakan itu disampaikan, Rabu (19/7), oleh sejumlah pentolan LSM yang tergabung dalam koalisi LSM Provinsi Banten. Mereka terdiri dari Lembaga Analisis Kebijakan Publik (Lanskep), Banten Corruption Watch (BCW), Forum Peduli Banten (FPB), Forum Lintas Kerakyatan (Folker), Pergerakan Indonesia (PI), Jaringan Akar Rumput (Jarum), Konsorsium Pembaharu Banten (KPB), Yayasan Studi Pengembangan Masyarakat Desa (Yaspemda), dan Lembaga Studi Kajian Partisipasi Pembangunan (Elsikapp).
Juru bicara Koalisi LSM Provinsi Banten, Harry Zaini, menyatakan, pihaknya meminta DPRD memberikan kesempatan yang optimal untuk teraktualisasikannya partisipasi publik dalam proses pembahasan Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Banten 2005. “Ini penting sebagai penguatan fungsi pengawasan dalam pengimplementasian prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik,” tukasnya. (esl) Sumber : Radar Banten
No comments:
Post a Comment