PAD 2006

Target PAD Banten 2006 Hanya 1,5 Persen dari PDRB

Serang, Kompas - Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten tahun 2006 hanya mencapai 1,5 persen dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDRB) tahun 2005.
Diperkirakan, banyak potensi pendapatan yang hilang akibat ketidakmampuan Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Banten menggali potensi daerah yang ada.

Dalam nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2006 yang diajukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Selasa (27/12), disebutkan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,24 triliun.

Padahal, total Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp 81 triliun. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Banten hanya dapat menyerap 1,5 persen PDRB dalam bentuk PAD. Koordinator Banten Corruption Watch (BCW), Teguh Iman Prasetya, menduga banyak terjadi kebocoran pendapatan di Provinsi Banten. Buktinya, setiap tahun besaran PAD selalu di bawah angka dua persen dari PDRB.

Pada tahun 2002 Pemprov Banten hanya mampu menyerap 0,75 persen PDRB atau Rp 440,07 miliar dari total PDRB Rp 58,3 triliun. Pada tahun 2003, PDRB Rp 64,47 triliun hanya terserap 0,95 persen atau Rp 614,67 miliar. Adapun tahun 2004, PDRB Rp 72,83 triliun hanya terserap 0,98 persen atau Rp 720,5 miliar saja.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Hilman Nitiamijaya mengatakan, PDRB Banten sulit dijadikan ukuran untuk menentukan besaran PAD. Pasalnya, besaran PDRB didominasi oleh sektor industri dan jasa. Lebih dari 90 persen pendapatan kami peroleh dari sektor pajak kendaraan bermotor. Kami tidak menarik retribusi untuk industri dan jasa, katanya menerangkan.

Defisit Anggaran
Sementara itu, defisit anggaran tahun 2006 diperkirakan mencapai Rp 181,34 miliar. Angka itu merupakan selisih antara anggaran belanja Rp 1,96 triliun dan anggaran pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp 1,78 triliun.

Sebesar 44,8 persen atau Rp 878,27 miliar dari total anggaran belanja dialokasikan untuk belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.
Sedangkan belanja publik, untuk kepentingan masyarakat, hanya 32,6 persen atau Rp 640,2 miliar saja. Selebihnya, yakni Rp 427,7 miliar, dialokasikan untuk belanja aparatur daerah.

Sementara itu, rapat paripurna penyampaian nota keuangan kemarin diwarnai unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Soedirman 30.
Mereka mendesak Pemerintah Provinsi Banten untuk menyosialisasikan dan memublikasikan RAPBD Banten. Lebih jauh, mereka juga menuntut agar warga diikutsertakan dalam pembahasan RAPBD 2006. (NTA) Sumber : Kompas